Ekonomi

Jaga Kelestarian, KKP dan Pemprov Sulbar Sepakat Perkuat SDKP

KKP dan Pemprov Sulawesi Barat sepakat untuk memperkuat pengawasan SDKP di wilayah perairan 12 mil di daerah tersebut


Jaga Kelestarian, KKP dan Pemprov Sulbar Sepakat Perkuat SDKP
Pedagang menata ikan hasil tangkapan nelayan di tempat pelelangan ikan (TPI) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (9/5). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat angka produksi perikanan nasional mencapai 23,26 juta ton pada 2017, di antaranya 6,04 juta ton merupakan hasil perikanan tangkap dan 17,22 ton dari hasil perikanan budidaya. (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc/18.)

AKURAT.CO Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sepakat untuk memperkuat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) di wilayah perairan 12 mil di daerah tersebut.

"Dengan berbagai perubahan regulasi yang terjadi, maka sinergi dengan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengawasan SDKP tentu sangat diperlukan," ungkap Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP, Suharta dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu (2/5/2021)

Ia mengemukakan bahwa kesepakatan tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani kedua belah pihak.

Suharta menambahkan bahwa mempertimbangkan kondisi dan kesiapan daerah yang belum merata, maka sinergi dan pendampingan ini perlu dilakukan untuk mencegah kekosongan hukum yang dapat mengancam kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.

"Fokus utama kita tentunya adalah agar kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan tetap terjaga," ujarnya dilansir dari Antara.

Suharta menyampaikan bahwa dinamika regulasi di bidang pengawasan menuntut kesiapan pemerintah daerah termasuk di bidang pengenaan sanksi administratif.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat, Fadli Syamsuddin menyambut baik kerja sama ini sebagai upaya peningkatan pengawasan di wilayah perairan Sulawesi Barat.

Fadli mengutarakan harapannya agar dengan dukungan pemerintah pusat melalui Ditjen PSDKP ini akan semakin membantu penyelesaian berbagai kasus pelanggaran di wilayahnya.

Sebagaimana diwartakan, pemerintah daerah diminta serius dalam pengelolaan kawasan konservasi laut karena sebagian besar atau 60 persen kawasan konservasi dikelola oleh pemerintah provinsi.

Sumber: Antara

Prabawati Sriningrum

https://akurat.co