News

Kim Jong Un Dukung Aneksasi Kremlin atas 4 Wilayah Ukraina, Sebut AS 'Gangster'

Kim Jong Un Dukung Aneksasi Kremlin atas 4 Wilayah Ukraina, Sebut AS 'Gangster'
Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un (POOL/AFP)

AKURAT.CO  Pemerintah Kim Jong-un dari Korea Utara (Korut) telah menyatakan sikapnya untuk mendukung pencaplokan Rusia atas tanah-tanah Ukraina yang didudukinya.

Pernyataan untuk membela Kremlin itu disampaikan pada Selasa (4/10), dengan kementerian luar negeri Korut menuduh Washington menerapkan 'standar ganda layaknya gangster', yang mencampuri urusan negara lain.

Media pemerintah KCNA telah melaporkan resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB yang dipimpin Amerika Serikat (AS), di mana mereka mengutuk aneksasi yang diproklamirkan Moskow. Resolusi itu sendiri diveto pada Jumat oleh Rusia, yang juga menjadi anggota dewan. 

baca juga:

Dalam laporannya itu, KCNA menyertakan sikap rezim Kim yang mendukung klaim Kremlin bahwa wilayah-wilayah yang didudukinya telah memilih menjadi bagian dari Rusia. 

Kyiv dan para pemimpin Barat telah berulangkali mengutuk referendum Rusia, menyebutnya sebagai 'tipuan'. Washington juga telah mendesak negara-negara anggota PBB untuk tidak mengakui perubahan status Ukraina. Seruan lain adalah agar Rusia menarik pasukannya dari daerah-daerah yang direbutnya dengan paksa merebut wilayah dengan paksa, dengan pertempuran masih berkecamuk.

Jo Chol Su, direktur jenderal organisasi internasional di Kementerian Luar Negeri Pyongyang, mengatakan referendum diadakan secara sah. Menurutnya, pemungutan suara itu juga sudah 'sesuai dengan piagam PBB'-sesuatu yang telah ditolak oleh AS dan PBB.

Jo melanjutkan bahwa AS memegang 'standar ganda seperti gangster' setelah menginvasi negara lain untuk mempertahankan supremasinya sendiri. 

"Untuk mempertahankan 'dunia unipolar' yang tak tertandingi, AS ikut campur dalam urusan internal negara-negara merdeka, melanggar hak-hak hukum mereka dengan menyalahgunakan DK PBB. 

"AS melancarkan perang agresi terhadap negara-negara berdaulat termasuk bekas Yugoslavia, Afganistan, dan Irak, tetapi AS belum dipertanyakan oleh DK PBB," kata Jo dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh KCNA, sebagaimana dikutip Reuters.

Jo menambahkan ancaman bahwa DK akan menghadapi konsekuensi jika mengikuti 'praktik sewenang-wenang dan Washington serta tindakan standar ganda dan parsial'.

Ukraina telah memutuskan hubungan dengan Korut, sekutu lamanya selama Perang Dingin dengan Rusia. Sikap itu diambil Kyiv pada Juli, usai Pyongyang mengakui dua republik yang memproklamirkan diri, dan memisahkan diri di timur Ukraina.

AS mengatakan bulan lalu bahwa Rusia sedang membeli jutaan roket dan peluru artileri dari Korut untuk digunakan di Ukraina. Namun, Pyongyang menolak laporan itu, memperingatkan Washington untuk 'tutup mulut' dan berhenti membuat rumor yang 'menodai' citra negara itu.

Pada Jumat, Presiden Vladimir Putin, yang terkenal 'mesra' dengan Kim, menggelar upacara untuk memproklamirkan pencaplokan empat wilayah, yang mencakup hampir seperlima tanah Ukraina. Mereka adalah Kherson, Zaporizhia, Luhanks, dan Donetsk.[]