News

Khilafatul Muslimin Tersebar di Indonesia, Setara Institute Sentil Kinerja BNPT dan BPIP

Ketua Setara Institute, Hendardi mengkritik kinerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang hanya bekerja pada kegiatan seremoni dan agitasi. 

Khilafatul Muslimin Tersebar di Indonesia, Setara Institute Sentil Kinerja BNPT dan BPIP
Pimpinan Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Baraja melambaikan tangan saat tiba di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (7/6/2022). (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO, Ketua Setara Institute, Hendardi mengkritik kinerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang hanya bekerja pada kegiatan seremoni dan agitasi. 

Hal itu ia sampaikan usai adanya penangkapan para petinggi Khilafatul Muslimin yang dilakukan oleh jajaran Polda Metro Jaya belakangan ini. 

Hendardi menilai perlu diadakan penanganan intoleransi dan radikalisme secara menyeluruh dari hulu untuk menghindari persoalan terorisme di Indonesia. Hal ini berkaca dari proses hukum terhadap organisasi masyarakat (ormas) Khilafatul Muslimin.

baca juga:

Pasalnya, Khilafatul Muslimin mempromosikan ideologi yang bertentangan dengan pancasila. 

"Jika kinerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) hanya berkutat pada seremoni dan agitasi, maka sulit bagi masyarakat untuk menerima Pancasila sebagai ideologi terbuka yang bisa menjadi spirit mencapai tujuan bernegara, khususnya membangun kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melindungi setiap bangsa," kata Hendardi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (14/6/2022). 

Selain BPIP, Hendardi juga meminta kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tak kehilangan fokusnya dan terjebak pada rutinitas kegiatan deradikalisasi semata.

"Jika kinerja BNPT semakin kehilangan fokus, maka kerja deradikalisasi hanya menjadi rutinitas ritual BNPT yang tidak menyentuh aspek hulu dari terorisme," ujarnya.

Pencegahan di hulu, yakni menangani intoleransi adalah salah satu cara menangani persoalan terorisme. 

Lebih lanjut, ia juga menilai kelompok Khilafatul Muslimin lebih tepat ditangani dengan menggunakan delik pidana jika dibandingkan dengan UU terorisme.