Rahmah

KH Ma'ruf Amin: Putusan Pengesahan Nikah Beda Agama Bertentangan dengan Fatwa MUI

Ia menyebut keputusan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya bertentangan dengan fatwa.


KH Ma'ruf Amin: Putusan Pengesahan Nikah Beda Agama Bertentangan dengan Fatwa MUI
KH Maruf Amin (AKURAT.CO/Bayu Primanda)

AKURAT.CO Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) MUI, KH Maruf Amin, memberikan tanggapan soal putusan pernikahan beda agama, bahwa menurutnya putusan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang mengesahkan perkawinan beda agama bertentangan dengan fatwa MUI.

Pria yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden RI itu menyampaikan, sejak masih menjadi Ketua Komisi Fatwa MUI, Fatwa Nomor 4 Tahun 2005 tersebut telah disahkan. Fatwa itu menegaskan hukum perkawinan beda agama haram dan tidak sah.

“Kalau dari segi fatwa MUI, putusan PN Surabaya itu tidak sejalan, ” ujar Kiai Ma’ruf di Kantor MUI Pusat, Menteng, Jakarta, pasca menghadiri kegiatan rapat mingguan Dewan Pimpinan MUI, Selasa (28/06) dikutip AKURAT.CO, Rabu (29/06). 

baca juga:

Dalam pertemuan bersama anggota MUI tersebut, Kiai Ma’ruf mengatakan, Komisi Hukum dan HAM (Kumham) MUI kemungkinan akan mengambil langkah hukum untuk merespons itu.

“Akan ada langkah-langkah hukum dari Komisi Hukum dan HAM MUI, ” ungkapnya.

Sementara itu menurut Ketua MUI Bidang Dakwah Ukhuwah, KH Cholil Nafis, MUI akan mengusulkan adanya judicial review atau peninjauan ulang terhadap putusan PN Surabaya tersebut.

“Demi martabat bangsa dan kehormatan manusia, sebaiknya putusan tersebut ditinjau ulang atau bahkan dibatalkan,” kata pria yang merupakan pengasuh pondok pesantren Cendekia Amanah Depok ini.

Cholil menilai, putusan PN Surabaya tersebut cenderung tekstual ketika menafsirkan keabsahan perkawinan beda agama.

“Padahal di Undang Undang nomor 1 itu (UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 bulir 1) perkawinan sah sesuai dengan ajaran masing-masing. Sedangkan kebenarnnya itu melalui lembaga agama, ” lanjutnya.