Rahmah

KH Abdul Moqsith Ghazali Sebut Bahstul Masail Sebagai Upaya Membangun Peradaban Ilmu

Kiai Moqsith menjelaskan terdapat dua aspek meliputi Bahtsul Masail. Pertama, metodelogi. Kedua, aspek konten.


KH Abdul Moqsith Ghazali Sebut Bahstul Masail Sebagai Upaya Membangun Peradaban Ilmu
KH Abdul Moqsith Ghazali (Serambimata)

AKURAT.CO Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, KH Abdul Moqsith Ghazali mengatakan bahwa Bahstul Masail menjadi jantung dari Nahdlatul Ulama untuk membangun peradaban ilmu di masa depan. Menurutnya Bahstul Masail dilakukan, misalnya dalam upaya kritik terhadap rancangan undang-undang.

"Kita bersepakat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bukan negara Islam, tetapi panduan etik dari hasil Bahtsu Masail tetap penting dijadikan rujukan oleh para Nahdliyyin," ujarnya dalam Sekolah Bahtsul Masail Genealogi, Metodelogi, dan Kontekstualisasi, Sabtu (18/9/2021).

Kiai Moqsith menjelaskan terdapat dua aspek yang meliputi Bahtsul Masail. Pertama, metodelogi. Kedua, aspek konten produk fikih pandangan keagamaan yang dikeluarkan oleh Bahtsu Masail.

Dari aspek metodelogi, lanjut Kiai Moqsith mengatakan pada generasi KH Sahal Mahfudz, KH Maimoen Zabair, Gus Dur ketika menyelenggarakan Musyawarah Besar (MUNAS) Nahdlatul Ulama di Lampung pada tahun 1992 telah membuat metodelogi. Saat itu dibuat mekanisme pengambilan keputusan hukum di lingkungan Nahdlatul Ulama. 

Kiai Moqsith meneruskan, misalnya dinyatakan bahwa sebuah peristiwa fikih sudah ada ketentuan hukumnya di dalam kitab yang disebut dengan Al Kitab Al Mu'tabarah, kemudian di dalam kitab itu hanya ditemukan satu qaul, maka langsung diambil satu qaul itu tersebut.

"Artinya tidak perlu dilakukan aktivitas ijtihad, bagaimana capek-capek berijtihad wong ulama terdahulu sudah  menyelesaikannya. Biasanya persoalan-persoalan waqiiyyah yang bisa diatasi dengan Ibaratul Kutub Al Qadimah Al Mu'tabarah itu," ujar Kiai Moqsith.

Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu memberi contoh, misalnya ada seorang suami mentalaq istrinya dengan talaq raj'i, kemudian si suami meninggal dunia dalam keadaan istri menjalani masa idah. Bagaimana hukum idahnya, apakah dia perlu menjadi masa idah atau tidak. 

"Nah yang ini-ini cukup diatasi oleh kitab saja, tidak perlu mengerahkan segala aktivitas untuk melakukan istimbatul ahkam minan nusus. Jadi kita ikuti saja ulama terhadap putusan-putusan para ulama terdahulu menyangkut bidang-bidang ibadah yang sudah diatasi oleh ulama terdahulu," tutur Kiai kelahiran Situbondo Jawa Timur itu.[]