News

Ketum Projo: Penangkapan Robertus Mengancam Proses Demokrasi


Ketum Projo: Penangkapan Robertus Mengancam Proses Demokrasi
Airlangga Hartarto bersama Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi dalam diskusi di Kebayoran, Jakarta Selatan, Rabu (29/11) (Istimewa)

AKURAT.CO, Ketua Umum DPP Projo Budi Arie menyesalkan penangkapan dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Robertus Robet oleh Mabes Polri dalam kasus dugaan pelanggaran UU ITE.

Menurut Budi, apa yang dilakukan Robertus Robet dalam aksi Kamisan adalah bentuk kebebasan mengekspresikan kekhawatiran militerisme hidup lagi di Indonesia. Kegelisahan muncul karena kebijakan menempatkan personil militer aktif pada jabatan-jabatan sipil di lembaga pemerintah merupakan langkah mundur dari Reformasi 1998.

Kekhawatiran tersebut bukan hanya milik Robet namun sudah menjadi kegundahan banyak pihak dan masyarakat. 

"Kita menghormati dan mengapresiasi penuh reformasi yang dilakukan TNI. Kemajuannya sudah sangat signifikan. TNI adalah institusi negara yang profesional , netral dan tidak partisan, " ujar Budi dalam ketarangan yang diterima di Jakarta, Kamis (7/3/2019).

“Bisa mengancam  proses demokratisasi yang sedang tumbuh dan berkembang. Kekhawatiran itu  adalah hal wajar , terutama bagi pejuang demokrasi. Demokrasi menjamin kebebasan berpendapat dan berkspresi.  Itu dijamin UUD 1945, ” kata Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi pada Kamis (7/3/2019).

Budi Arie menyatakan kegelisahan masyarakat itu perlu dijawab dan digaransi bahwa militerisme tidak akan muncul . Kebebasan berekspresi juga harus dijamin. Ini perjuangan Presiden Joko Widodo dalam lima tahun belakangan seperti tercantum dalam Nawacita, dan akan terus dipertahankan sampai lima tahun kemudian.

Projo menolak keras jika dikesankan bahwa Jokowi atau pemerintahan Jokowi antidemokrasi, termasuk terkait masalah yang menimpa Robet.

"Pemerintahan yang lahir dari rakyat tidak mungkin menggunakan kekuasaannya untuk membungkam rakyat. Yang kita lawan hoaks dan fitnah. Tapi demokrasi selalu memberi ruang untuk kritik, berbeda pendapat dan diskusi tajam, " jelas Budi.

“Saya  dan hampir seluruh aktivis 1998  pasti menolak keras militerisme bangkit kembali. Itu perjuangan rakyat,” kata Budi Arie.[]