News

PGRI Imbau Wacana PPN Jangan Sampai Dikomersialisasi Apapun Alasannya

"Kita berjuang bersama agar jangan sampai pendidikan dipajaki," ujar Ketum PGRI.


PGRI Imbau Wacana PPN Jangan Sampai Dikomersialisasi Apapun Alasannya
Sejumlah siswa mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 50 Jakarta, Senin (25/3/2019). Peserta UNBK pada tahun ini meningkat menjadi 91 persen dari total peserta ujian nasional yang terdiri dari 1.515.986 peserta siswa SMK dari 13.305 sekolah (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto )

AKURAT.CO, Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi merespon terkait wacana pemerintah yang akan mengenakan pajak pertambahan nilai atau PPN pada jasa pendidikan.

Ia menilai pendidikan adalah hak anak dan hak bagi warga negara. Terkait wacana tersebut, ia tidak ingin berkomentar lebih jauh. 

"Jadi kita kan juga belum tahu karena masih simpang siur itu konsepnya. Karena konsepnya belom ada, kita tuh belum bisa mengomentari lebih jauh," kata dia ketika dihubungi AKURAT.CO pada Jumat (11/6/2021).

Disisi lain, Unifah mengimbau agar wacana PPN ini jangan sampai dikomersialisasi apapun alasannya, sebab belum ada kepastiannya. Ia juga meminta pemerintah untuk meninjau ulang wacana PPN tersebut.

"Jadi ditinjau ulang, dipikir ulang, karena ini untuk kemaslahatan suatu bangsa dan pendidikan itu adalah hak dan jangan dikomersialisasikan," ujar dia.

"Apalagi saat ini banyak masyarakat yang masih dalam keadaan susah, sekarang ini lagi pandemi," sambungnya.

Dari adanya wacana ini, baiknya pemerintah melibatkan publik, agar melihat sejauh mana manfaatnya bagi masyarakat. Apalagi pendidikan itu hal yang sangat penting.

"Kita berjuang bersama agar jangan sampai pendidikan dipajaki, terutama karena itukan menyangkut hajat hidup banyak orang, itu adalah hak sebagai warga negara," ungkapnya.

Jika wacana ini terus berkelanjutan, pihaknya akan mencoba untuk mengambil langkah agara PPN ini tidak terealisasi.

"Kita akan coba suarakan, kita akan minta agar jangan sampai diterapkan pajak pendidikan itu. Tetapi sekali lagi sembako dan pendidikan itu sebenarnya kita tuh belum tahu apa substansinya, jadi kita juga sambil menunggu dan disisi lain kita menunggu ingin tahu, di sisi lain kita mengimbau jangan diberlakukan-lah itu," tutupnya.

Sebagaimana diketahui, adapun jasa lainnya yang bakal dipunggut PPN lewat revisi RUU KUP yakni jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat dan di air, jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri, jasa tenaga kerja, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam jasa pengiriman uang dengan wesel pos. []

Bayu Primanda

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu