Ekonomi

Ketum HIPMI: Hanya 20 Persen Anggota Dapat Relaksasi dari Bank, Rata-Rata Pengusaha Besar


Ketum HIPMI: Hanya 20 Persen Anggota Dapat Relaksasi dari Bank, Rata-Rata Pengusaha Besar
webinar Rilis Survei Nasional dengan tema ()

AKURAT.CO Indikator Politik Indonesia melakukan survei terkait kinerja pemerintah dalam menangani wabah COVID-19. Hasil survei menunjukkan sebesar 57,6 persen responden menilai ekonomi Indonesia buruk akibat mewabahnya COVID-19.

Mayoritas publik atau sekitar 81 persen menilai kondisi ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19 sangat memburuk. Dalam tiga bulan terakhir ini juga, sebanyak 83,7 persen publik menilai bahwa kondisi ekonomi rumah tangga lebih buruk ketimbang setahun sebelumnya.

Dalam survei tersebut, Ketua Umum BPP HIPMI Mardani H. Maming menilai sudah banyak kebijakan pemerintah yang sudah dijalankan, seperti memberikan stimulus. Namun, dia meminta agar implementasi di daerah benar-benar dijalankan.

"Menanggapi masalah perekonomian khususnya di pemuda atau HIPMI, kebijakan pemerintah dalam beberapa kebijakan yang pelonggaran PSBB juga termasuk yang kita tanggapi dari HIPMI akan membuka lembaran baru bagi kita di new normal. Tapi permasalahan yang terjadi disini adalah kebijakan-kebijakan pemerintah sudah banyak stimulus yang dilaksanakan di daerah apakah itu sudah berjalan dengan baik, kadang-kadang biasanya di pemerintahan. Karena saya juga berpengalaman jadi bupati dua periode di Kabupaten Tanah Bumbu, kadang-kadang program kita sudah bagus tapi implementasi untuk menjalankan di bawahnya kadang-kadang tidak sesuai dengan program yang diinginkan," paparnya. 

Contohnya yakni salah satunya keinginan Presiden Joko Widodo untuk memberikan relaksasi pinjaman bank di bawah Rp10 miliar. Beberapa data dari 34 provinsi yang didata dari 100 persen, mungkin baru 20 persen pengusaha-pengusaha HIPMI yang mendapatkan relaksasi dari bank-bank, yang sesuai dengan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus perekonomian sebagai kebijakan Countercyclical dan juga rata-rata yang mendapatkan relaksasi itu adalah pengusaha-pengusaha yang besar.

"Pengusaha besar yang saya maksud ini adalah pengusaha HIPMI yang pinjamannya di atas Rp10 miliar dan rata-rata pengusaha besar biasanya hubungan dia sama bank bagus. Sehingga tanpa ada bantuan pemerintah pun dia bisa berkomunikasi dengan kepala bank, bank pun juga menjalin hubungan yang baik karena dia juga mau mendapatkan pinjaman kredit yang bagus," ucapnya.

Yang menjadi masalah, kata Mantan Bupati Tanah Bumbu Kalimantan Selatan itu adalah UMKM yang terkena dampak pandemi COVID-19 ini. Menurutnya  fungsi aturan pemerintah yang betul-betul menjalankan bagaimana relaksasi pinjaman bank dan juga bagaimana relaksasi pajak yang digelontorkan oleh pemerintah, sehingga UMKM betul-betul dapat merasakan dan tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) permanen.

"Kalau UMKMnya dibantu maka pengangguran akan juga berkurang, itulah yang dilakukan oleh pengurus HIPMI bagaimana kita bekerjasama dengan bank-bank untuk melakukan relaksasi pinjaman di beberapa provinsi. Sehingga para UMKM tetap bisa terbantukan dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah yang disampaikan adalah pelatihan kerja di beberapa provinsi, kita menanyakan bahwa yang paling penting dari UMKM adalah memberikan bantuan tunai kepada UMKM-UMKM yang dirumahkan atau diberhentikan bekerja oleh perusahaan-perusahaan UMKM," ungkapnya.

Hal yang menjadi penting sekarang ketika perusahaan mem-PHK-kan karena pandemi bukan perusahaannya yang tidak bagus, karena pandemi inilah pendapatan perusahaannya menjadi tidak bagus sehingga pihak perusahaan harus merumahkan para karyawannya. Karyawan yang terkena PHK, menurutnya, yang didaftarkan untuk mendapatkan pelatihan program kartu pra kerja.

"Orang (PHK) ini bukan tidak mendapatkan pekerjaan, karena pandemi ini pendapatan perusahaan menurun sehingga perusahaan harus melakukan PHK atau merumahkan para karyawannya. Menurut saya, inilah yang menjadi tujuan yang di dalam survei tadi apabila pemerintah betul-betul fokus mau membantu para UMKM, maka fokuslah kepada UMKM yang sudah berjalan karena pandemi tidak bisa jalan dan merumahkan karyawannya. Itulah yang paling utama dibantu," tuturnya.

Di masa pandemi ini, Maming berharap bersatulah yang membuat Indonesia kuat. Menurutnya, di negara ini yang membuat Indonesia bersatu hanya ada dua, yaitu masalah pemain bola timnas mau masuk piala dunia atau perbatasan Indonesia diambil oleh negara lain. Jadi, semua tokoh Indonesia bersatu.

"Mudah-mudahan dengan adanya pandemi Covid-19 ini bangsa kita dan para tokoh kita khususnya tokoh-tokoh yang sudah lebih senior dari kita bisa bersatu, karena hal yang lucu bangsa ini sudah beberapa pimpinan negaranya tapi tidak pernah bagus handing-nya. Mudah-mudahan dengan adanya generasi-generasi baru nanti, itu semua jadi berubah. Kita mau tokoh-tokoh kita bersatu, apalagi pandemi ini kita tidak perlu saling menyalahkan tapi kita saling membantu dan introspeksi," pungkasnya.

Acara melalui webinar Rilis Survei Nasional dengan tema "Persepsi Publik terhadap Penanganan COVID-19, Kinerja Ekonomi dan Implikasi Politiknya", hadir menjadi penanggap hasil survei ini adalah Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Mardani H. Maming, Ketua Umum KADIN Indonesia Rosan P. Roeslani, Direktur Persepsi Philips Vermonte, Ketua Umum Taruna Merah Putih (TMP) Maruarar Sirait, Politisi Golkar Nurul Arifin, dan Politisi PKS Mardani Ali Sera.[]