News

Ketua MPR Target PPHN Sebelum Akhir Jabatan , Begini Tangapan Gerindra

MPR terdiri dari fraksi-fraksi yang pada saat ini perlu melakukan kajian terkait penetapan PPHN


Ketua MPR Target PPHN  Sebelum Akhir Jabatan , Begini Tangapan Gerindra
Sufmi Dasco Ahmad. (AKURAT.CO/Muslimin)

AKURAT.CO, Partai Gerindra tidak mempersoalkan target hadirnya bentuk hukum pokok-pokok haluan negara (PPHN) sebelum masa tugas MPR periode 2019-2024 berakhir.

Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan PPHN tergantung kesepakatan fraksi-farksi di MPR.

"Kita sama-sama tahu bahwa di MPR terdiri dari fraksi-fraksi yang pada saat ini juga perlu melakukan kajian (terkait penetapannya). Kalau PPHN-nya kita semua sepakat," kata Dasco saat ditemui di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/10/2021).

Dasco yang juga Wakil Ketua DPR menyampaikan, kajian antara lain terkait apakah penetapan PPHN melalui amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945. Sementara pandangan lain menyebutkan cukup diatur dalam undang-undang.

Target hadirnya PPHN sebelum kepemimpinan MPR saat ini berakhir disampaikan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.

"Nah mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Bamsoet itu bisa dibahas di tingkat fraksi MPR untuk disosialisaikan pada partai-partai masing-masing," tambah Dasco.

Bamsoet sebelumnya menyampaikan target untuk menyelesaikan PPHN sebelum masa jabatannya selesai.

"Harapan saya di akhir jabatan nanti hasilnya bukan rekomendasi untuk periode yang akan datang," kata saat menjadi narasumber acara focus group discussion (FGD) tentang PPHN di pressroom MPR RI, Senin (11/10/2021).

Bamsoet menegaskan bahwa rencana amandemen PPHN tidak untuk memperlemah konsensus dalam penguatan sistem presidensial. Menurut Bamsoet PPHN justru akan memperkuat sistem presidensial dimana presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat.

Bamsoet juga menegaskan bahwa substansi PPHN hanya mengatur hal-hal yang bersifat filosofis dan turunan pertama dari (UUD NRI 1945). Dengan demikian, hadirnya PPHN sama sekali tidak akan mengurangi ruang dan kewenangan pemerintah untuk menyusun cetak biru pembangunan, seperti yang banyak dikhawatirkan oleh publik.

"Keberadaan PPHN justru semakin melengkapi sempurnanya bangunan ketatanegaraan Indonesia, yaitu Indonesia memiliki Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai haluan konstitusional negara, dan PPHN sebagai kebijakan dasar pembangunan negara," ujar Bamsoet.[]