News

Ketua MPR Dukung KPK Berantas Mafia Peradilan

Operasi tangkap tangan KPK terhadap kasus suap hakim MA menunjukan bahwa mafia peradilan masih terdapat di institusi peradilan


Ketua MPR Dukung KPK Berantas Mafia Peradilan
Ketua MPR Bambang Soesatyo memberikan pidato saat melakukan pertemuan dengan duta besar negara sahabat di ruang Delegasi, Nusantara IV, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Kamis (9/6/2022). (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi kinerja KPK yang berhasil membongkar mafia peradilan di Mahkamah Agung.

"Di satu sisi, kejadian ini sangat memprihatinkan karena menunjukan bahwa mafia peradilan masih terdapat di institusi sekelas Mahkamah Agung, bahkan sampai melibatkan langsung seorang Hakim Agung. Di sisi lain, kita patut apresiasi kinerja KPK yang berhasil membongkar kasus ini. Menjadi tamparan keras bagi institusi Mahkamah Agung maupun bagi aparat penegak hukum lainnya agar tidak lagi main-main dengan hukum," ujar Bambang di Jakarta, Jumat (23/9/22).

Diketahui, KPK menetapkan enam tersangka penerima suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung yaitu Hakim Agung Sudrajad Dimyati, Hakim Yustisial/Panitera Pengganti Elly Tri Pangestu, PNS pada Kepaniteraan MA Desy Yustria dan Muhajir Habibie, PNS MA Redi, dan Albasri.

baca juga:

Sedangkan pihak pemberi suap yang ditetapkan tersangka yakni pengacara Yosep Parera dan Eko Suparno, serta dua orang swasta Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma. Penetapan mereka sebagai tersangka berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK. Dalam operasi senyap tersebut KPK turut mengamankan uang sebesar SGD 205 ribu atau setara Rp 2,1 miliar sebagai barang bukti suap.

Bamsoet, demikian Bambang Soesatyo disapa, mendorong agar peradilan yang dijalankan terhadap para tersangka tersebut bisa tetap berjalan dengan mengedepankan asas profesionalitas. Siapapun yang bersalah di mata hukum, harus mendapat ganjaran yang setimpal.

"Penegakan hukum harus dilakukan dengan transparan, tidak boleh ada yang ditutupi. Jika nantinya terbukti bersalah, para tersangka harus mendapat ganjaran yang setimpal di hadapan hukum. Sehingga bisa memberikan efek jera, khususnya kepada para penegak hukum lainnya, agar tidak ada yang berani main-main dengan hukum," jelas Bamsoet.

Dia menambahkan, kejadian ini menjadi alarm peringatan bagi para penegak hukum, khususnya di Mahkamah Agung, untuk melakukan berbagai pembenahan. Sebagaimana juga tergambar berdasarkan indeks supremasi hukum (rule of law index) yang dirilis World Justice Project tahun 2020, Indonesia menduduki peringkat 59 dari 128 negara. Salah satu aspek yang diukur adalah penegakan hukum dan proses peradilan, baik perdata maupun pidana.

"Merujuk hasil survei yang diterbitkan Indonesia Political Opinion pada Oktober 2020, angka ketidakpuasan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia mencapai 64 persen. Menunjukan persoalan penegakan hukum di Indonesia masih menyisakan berbagai persoalan. Ditambah dengan adanya kasus ini, semakin mencoreng wajah penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah dan aparat penegak hukum punya pekerjaan rumah yang berat untuk meningkatkan kepercayaan rakyat. Bukan dengan kata-kata, melainkan dengan tindakan nyata," pungkas Bamsoet.[]