News

Ketua KPK Wanti-wanti Penjabat Kepala Daerah Lawan Tindak Pidana Korupsi

KPK mengajak seluruh kepala daerah maupun penjabat kepala daerah untuk tidak terlibat korupsi dan membantu KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia.


Ketua KPK Wanti-wanti Penjabat Kepala Daerah Lawan Tindak Pidana Korupsi
Ketua KPK Firli Bahuri saat memberikan penjelasan kepada Komisi III dalam rapat kerja di Nusantara II, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (30/3/2022). (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengajak para seluruh kepala daerah maupun penjabat kepala daerah untuk tidak terlibat korupsi dan membantu KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Firli Bahuri menjelaskan hal itu dilakukan untuk mengingatkan para kepala daerah yang masa jabatannya yang akan berakhir definitif pada tahun 2022 yang digantikan penjabat kepala daerah. Adapun dalam hal itu, sebanyak 101 kepala daerah pada tahun ini akan digantikan oleh penjabat kepala daerah.

"Terkait dengan ini dan sehubungan akan ada penjabat kepala daerah, KPK pun mengajak para kepala daerah dan penjabat kepala daerah, baik gubernur, bupati, wali kota, untuk tidak melakukan korupsi dan untuk tidak ramah terhadap sistem yang membuka peluang terjadinya korupsi," ucap Firli dalam konferensi Pers di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (13/5/2022).

baca juga:

Dalam hal itu, Firli membeberkan pada tahun 2022 ini nantinya setidaknya akan ada 101 penjabat kepala daerah yang akan menggantikan 7 gubernur, 76 bupati, dan 18 wali kota.

Tak sampai disitu, ia juga menjelaskan pada tahun 2023 pun juga akan ada 170 penjabat kepala daerah yang akan menggantikan 17 gubernur, 115 bupati, dan 38 wali kota di Indonesia.

Terkait hal itu, lembaga antirasuah mengajak seluruh kepala daerah maupun penjabat pemerintah agar tidak melakukan tindak pidana maupun penerimaan gratifikasi dalam bentuk apapun. KPK juga tidak akan menerima segala dalih yang disampaikan para penyelenggara jika nantinya terbukti melakukan tindak pidana korupsi, suap, maupun gratifikasi.

KPK sebagai lembaga penegak hukum, akan memproses siapapun terkait penyelenggara negara tanpa pandang bulu dikarenakan menciptakan rasa adil dalam hukum dan juga memberikan rasa aman serta nyaman pada masyarakat Indonesia.

"KPK mengajak seluruh kepala daerah dan penjabat pemerintah kepala daerah untuk menghentikan dan jangan ada lagi tindak pidana penerimaan atau pemberian suap dan gratifikasi dalam bentuk apapun,dan dalih apapun, termasuk juga rupa apapun," tegas Firli.

"Karena sesungguhnya pendekatan pendidikan masyarakat dan pendekatan pencegahan tidak mungkin akan menghilangkan korupsi 100 persen sampai bersih, karena itu KPK akan tetap melakukan penindakan," pungkasnya.