News

Ketua KPK Buka Suara Soal Keberadaan Harun Masiku

Firli bilang Harun Masiku berada di luar negeri, tapi dia tak menyebut di negara mana.


Ketua KPK Buka Suara Soal Keberadaan Harun Masiku
Ketua KPK Firli Bahuri (Istimewa)

AKURAT.CO, NCB Interpol Indonesia telah menerbitkan red notice atas nama Harun Masiku, buron kasus suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR. KPK meyakini Harun Masiku berada di luar negeri. Kabar gembiranya, red notice Harun Masiku tersebut telah direspon sejumlah negara. 

“Beberapa negara tetangga sudah memberikan respon terkait upaya pencarian tersangka HM (Harun Masiku). Saya tidak mau sebutkan negara itu,” kata Ketua KPK Firli Bahuri di kantornya, Senin (2/8/2021).

Firli mengakui pihaknya tak bisa menangkap Harun Masiku sendirian. Alhasil dia meminta bantuan NCB Interpol untuk menerbitkan red notice terhadap Harun Masiku.

“Tersangkanya patut kuat dugaan ada di luar negeri, dan kita meminta bantuan Interpol untuk menerbitkan red notice,” katanya.

Firli pun mengingatkan pihak-pihak yang mencoba menghalang-halangi upaya penangkapan Harun Masiku akan dijerat pidana. 

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri menyampaikan imbauan kepada semua pihak untuk tidak menyembunyikan Harun Masiku. Sebab, mereka dapat diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Jika ada pihak yang diduga sengaja menyembunyikan buronan, kami ingatkan dapat diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 21 UU Tipikor," kata Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin (2/8/2021).

Pasal 21 UU Tipikor mengatur mengenai orang yang sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang terdakwa dalam perkara korupsi dapat dipidana paling singkat 3 tahun dan maksimal 12 tahun dan denda paling banyak Rp 600 juta. 

Sebelumnya, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meragukan keseriuasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Harun Masiku meskipun Interpol telah menerbitkan red notice. Sebab, kalau serius, KPK sudah menangkap mantan Caleg PDIP itu sejak awal kasusnya ditangani.

"Sangat tidak serius karena dulu waktu bisa ditangkap, tapi tidak ditangkap. Waktu kabur sejak awal mestinya langsung red notice, tapi nyatanya tidak ada red notice," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada AKURAT.CO, Minggu (1/8/2021).

Boyamin menyinggung pernyataan Firli Bahuri yang percaya diri bisa menangkap Harun Masiku, namun hingga berbulan-bulan tetap saja tak ada hasil. Bahkan, terkesan KPK mengulur waktu dalam menangkap Harun Masiku karena red notice baru terbit.

"Firli sejak awal selalu ngomong akan bisa nangkap, tapi nyatanya hanya janji. Kalau baru sekarang red notice, itu artinya hanya lips service sekedar menghindari kemarahan rakyat," kata Boyamin.

Harun ditetapkan sebagai tersangka bersama mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina selaku mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu sekaligus orang kepercayaan Wahyu dan Saeful Bahri.

KPK menduga Wahyu bersama Agustiani Tio Fridelina menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun Masiku dapat ditetapkan KPU sebagai anggota DPR RI menggantikan caleg terpilih dari PDIP Nazarudin Kiemas yang wafat pada Maret 2019 lalu. []