Ekonomi

Ketua Komisi XI: Sinergi Kebijakan Diperlukan Demi Akselerasi Pemulihan Ekonomi

Memasuki 2021, akselerasi pemulihan ekonomi nasional terus dilakukan. Upaya percepatan tersebut memerlukan sinergi dari semua sektor pemerintah terkait.


Ketua Komisi XI: Sinergi Kebijakan Diperlukan Demi Akselerasi Pemulihan Ekonomi
Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto saat memberikan keterangan mengenai pembentukan Panitia Kerja (Panja) di ruang komisi, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2020). Komisi XI akan membentuk Panja untuk pembahasan permasalahan pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero), AJB Bumiputera 1912, PT Asabri (Persero), PT Taspen (Persero), dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO Memasuki tahun 2021, akselerasi pemulihan ekonomi nasional terus dilakukan untuk menjaga momentum optimisme pemulihan ekonomi nasional. Upaya percepatan tersebut memerlukan sinergi dari semua sektor pemerintah terkait.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto dalam gelaran “Sarasehan Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional” yang juga dihadiri oleh Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Kehormatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Saya menyambut baik acara ini yang sudah dilakukan di tiga provinsi mulai dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan saat ini di Bali. Kegiatan ini merupakan aksi nyata bahwa Komisi XI DPR RI, Kemenkeu, BI, OJK, dan LPS, bersama-sama denngan stakeholders mendukung pemulihan ekonomi nasional,” ucap Dito melalui keterangan tertulisnya, Jakarta, Sabtu (10/4/2021).

Dalam sarasehan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat menyampaikan, bahwa tahun ini pihaknya optimistis terjadi akselerasi pemulihan ekonomi. Kementerian Keuangan menyatakan akan terus melakukan sinergi dengan OJK dan Bank Indonesia untuk terus mendorong percepatan pemulihan ekonomi yang fokus pada sektor kesehatan, bantuan sosial untuk masyarakat dan bantuan pada dunia usaha.

Selanjutnya, Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan pihaknya sebagai otoritas moneyer akan terus all out untuk pro terhadap pertumbuhan ekonomi. Berbagai kebijakan sudah dikeluarkan bank sentral dan akan terus bersinergi dengan pemerintah, OJK, dunia usaha dan dunia perbankan untuk mempercepat upaya pemulihan ekonomi nasional.

Di sisi sektor jasa keuangan, OJK juga telah mengeluarkan kebijakan stimulus untuk menjaga stabilitas pasar keuangan. Mulai dari pelarangan short selling, buyback saham, asymmetric auto rejection, trading halt dan sebagainya. Selain itu, kebijakan restrukturisasi kredit dan pembiayaan juga sudah diperpanjang hingga Maret 2022 untuk menjaga sektor usaha tetap bertahan dan menjaga stabilitas sektor keuangan dari dampak pelemahan ekonomi.

“Kami di Komisi XI DPR RI juga merespon dengan cepat berbagai langkah-langkah kebijakan yang disusun oleh Pemerintah bersama BI, dan OJK dalam merespon dampak pandemi Covid-19, antara lain adalah kebijakan insentif fiskal, percepatan belanja pemerintah, dan pembiayaan, stimulus moneter, dan kebijakan prudensial sektor keuangan,” papar Bendahara Umum DPP Partai Golkar tersebut.

“Sinergitas kebijakan bersama-sama tersebut, perekonomian Indonesia tahun 2020 tidak mengalami pemburukan yang sangat dalam. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia secara year-on-year terkontraksi minus 2,07 dan menjadi yang terkecil diantara negara-negara G20 dan ASEAN. melihat tren pemulihan ekonomi ini, confidence dan optimisme menjadi kunci agar keseluruhan kebijakan di tahun 2021 dapat menjadi daya dorong keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional,” pungkas Dito.

Keberlanjutan PEN tahun 2021, selain fokus terhadap penanganan di bidang kesehatan, juga membantu menciptakan lapangan kerja melalui program prioritas dan dukungan kepada dunia usaha. Tahun 2021, Anggaran PEN dialokasikan sebesar Rp699,43 triliun atau naik sebesar 21 persen dari realisasi sementara PEN 2020.

Sumber: DPR RI

Dhera Arizona Pratiwi

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu