News

DPR Beri Peringatan Keras ke Anggota KPU Baru

Jangan mencederai integritas

DPR Beri Peringatan Keras ke Anggota KPU Baru
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/2/2022). (Oktaviani)

AKURAT.CO, Kasus yang pernah menimpa Wahyu Setiawan diharapkan tidak terulang pada aggota KPU periode 2022-2027 yang baru saja ditetapkan oleh DPR RI.

Seperti diketahui, Wahyu Setiawan divonis tujuh tahun penjara karena menerima suap terkait jabatannya sebagai komisioner KPU.

"Kita kan melihat selama ini masih ada saja penyelenggara yang terjebak masalah hukum, apalagi yang terakhir itu di KPU RI, tentu kita berharap itu tidak lagi terulang," tegas Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/2/2022).

baca juga:

"Mudah-mudahan kalau di hulunya atau pusatnya ini bisa terpilih orang-orang yang berintegritas, semua sampai ke bawah juga begitu," sambungnya.

Dia menyebut, setidaknya penyelenggara pemilu mesri memiliki lima kriteria. Yakni integritas tinggi, dan memiliki kompetensi tentang kepemiluan secara holistik, secara menyeluruh.

"Orang-orang yang paham mulai dari hal yang filosifis, yang konseptual dan paradigmatik kemudian memahami seluruh regulasi Kepemiluan sampai paham tentang hal-hal teknis, ini kan penting," katanya.

Yang ketiga, lanjut Doli, orang-orang yang bisa membangun leadership, kemampuan berkomunikasi yang proporsional.

"Saya sering mengatakan gak mungkin mereka tidak berkomunikasi dengan partai politik, itu naif, gak mungkin mereka gak berkomunikasi dengan pemerintah kan yang menyiapkan anggarannya pemerintah. Tapi bagaimana mereka bisa berkomunikasi dengan tetap menjaga independensi mereka, baik secara individu maupun secara kelembagaan itu yang penting," bebernya.

Keempat, orang-orang yang kreatif, orang-orang yang inovatif, besok itu kan pemilunya cukup berat dan padat agendanya. Terakhir, orang-orang yang kuat secara fisik dan mental. Menurutnya, kelima kriteria itu yang menjadi pegangan pada saat tim seleksi dibentuk, kemudian rapat dengar pendapat umum (RDPU) dan didasari dalam melakukan fit and proper test.

"Jadi karena berat, mereka harus punya kesehatan fisik yang memadai. Makanya track record kami pesan dari awal kepada Timsel itu bahwa aspek seleksi tentang kesehatan, riwayat kesehatan mereka itu faktor penting, itu juga akan berlaku sampai tingkat TPS, itu lebih penting," tandasnya.[]