News

Ketua Komisi D DPRD DKI: Kalau Ada Anggaran Sumur Resapan Tahun 2022, Itu Penyelundupan

Ida Mahmudah menduga anggaran sumur resapan diselundupkan apabila masuk dalam APBD DKI Jakarta tahun 2022.

Ketua Komisi D DPRD DKI: Kalau Ada Anggaran Sumur Resapan Tahun 2022, Itu Penyelundupan
Pekerja membuat lubang kembali sumur resapan yang tertutup aspal di jalan Lebak Bulus III, Jakarta Selatan, Senin (6/12/2021). (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO, Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahmudah menduga anggaran sumur resapan diselundupkan apabila masuk dalam APBD DKI Jakarta tahun 2022. Sebab, anggaran untuk program pembuatan sumur resapan sudah dihapus dalam APBD DKI Jakarta tahun 2022. 

"Setahu saya anggaran sumur resapan tahun 2022 tidak ada. Di nol kan. Kalaupun ada berarti Pemda atau Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyelundupkan anggaran tanpa sepengetahuan kita. Sekali lagi sumur resapan tidak ada alias nol tahun 2022," kata politisi PDIP itu, Senin (10/1/2022). 

Memang diakuinya bahwa pada rapat terakhir di internal Komisi D DPRD DKI disepakati bahwa anggaran sumur resapan tahun 2022 tetap ada senilai Rp122 miliar. Tetapi, keputusan itu dibatalkan di rapat badan anggaran yang dipimpin Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi. 

baca juga:

"Memang rapat terakhir di komisi D kita masih anggarkan di angka Rp122 miliar. Tapi di rapat Banggar dengan TAPD, di nol kan. Kalau sekarang fenomenanya bahwa itu muncul lagi, ini berarti ada penyelundupan anggaran," katanya. 

Karena itu, dia berharap Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi yang juga Ketua DPRD DKI Jakarta tidak menandatangani RAPBD DKI hasil koreksi yang akan dikirimkan kembali ke Mendagri. Sikap tegas itu penting untuk menunjukan komitmen DPRD DKI Jakarta menolak penganggaran untuk kegiatan yang tidak maksimal memberi manfaat bagi masyarakat DKI. 

"Saya berharap bahwa Ketua Badan Anggaran untuk tidak tanda tangan dan tetap tidak menyetujui adanya anggaran sumur resapan. Kalau tetap dipaksakan, dianggarkan tanpa sepengetahuan kami, berarti ada hukum yang mereka langgar," katanya. 

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengaku kecewa dengan TAPD Pemprov DKI Jakarta yang menyerahkan dokumen hasil evaluasi Kemendagri terhadap RAPBD DKI tahun 2022 di penghujung tutup tahun 2021. Karena itu, DPRD DKI Jakarta tak punya cukup waktu untuk membahas hasil evaluasi Kemendagri itu. 

"Kemudian kita di DPRD sebagai pemilik fungsi budgeting harus diam karena tidak cukupnya waktu pembahasan. Ketika anggaran kegiatan seperti sumur resapan misalnya ternyata lolos dari koreksi dan tetap dapat dilaksanakan pengerjaannya di tahun 2022," katanya di akun instagramnya, Sabtu (8/1/2022).[]