News

PPKM Level 4 Harus Mampu Turunkan Penularan Covid-19 Termasuk Angka Pasien Isoman

 Pemerintah ke depan harus lebih responsif


PPKM Level 4 Harus Mampu Turunkan Penularan Covid-19 Termasuk Angka Pasien Isoman
Ketua DPR RI Puan Maharani (dpr.go.id)

AKURAT.CO, Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk ekstra hati-hati terkait perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 sekaligus pelonggarannya pada sektor usaha kecil.

Sebab, menurutnya dari hasil evaluasi yang disampaikan pemerintah, terdapat sejumlah indikator penularan yang belum turun.

“Meski sudah ada tren penurunan, misalnya pada penambahan kasus dan positivity rate, namun di beberapa daerah indikator tersebut justru masih meningkat. Begitu juga angka kematian, di sejumlah wilayah masih meningkat signifikan. Di sini pemerintah harus ekstra hati-hati,” ujar Puan sebagaimana yang dikutip AKURAT.CO dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (26/7/2021). 

Puan mengatakan, PPKM Level 4 dengan segala penyesuaiannya ke depan harus mampu menurunkan semua indikator laju penularan, termasuk angka kematian saat isolasi mandiri.

Untuk itu, Puan meminta pemerintah ke depan harus lebih responsif terhadap setiap perubahan kondisi penularan yang terjadi.

“Pemda tidak boleh beralasan kematian tinggi karena banyak pasien isoman tidak lapor. Justru di situlah tugas aparat pemda yang dibantu masyarakat untuk terus memantau kondisi wilayahnya selama PPKM Level 4 diterapkan,” jelasnya.

“Dalam strategi gas dan rem yang dipakai pemerintah, kalau PPKM Level 4 diperlonggar (untuk sektor usaha kecil), berarti pemerintah sudah kembali menginjak gas, meski belum sepenuhnya melepas rem,” sambungnya.

Puan menambahkan, dalam kondisi pelonggaran seperti ini pemerintah juga harus lebih sigap mengambil tindakan jika tiba-tiba terjadi peningkatan laju penularan COVID-19.

“Tindakan pemerintah dalam mengubah mode ‘gas’ atau ‘rem’ ini tidak boleh telat, tidak boleh kalah cepat dengan fluktuasi penularan virus itu sendiri. Artinya, kalau sudah mulai ngegas, jangan sampai lupa ngerem,” tegasnya

Selain sektor usaha kecil, kata Puan, pemerintah juga harus memperhatikan masyarakat pekerja non-esensial yang berpenghasilan harian. Bantuan sosial harus dipastikan sudah sampai di tangan mereka.

Hal ini penting, agar kasus korupsi pengadaan bansos yang melibatkan mantan Mensos Juliari Batubara tidak terjadi lagi di kemudian hari.

“DPR akan mengawal dan mengawasi distribusi bantuan sosial agar tepat sasaran,” pungkasnya.

Diketahui, berikut aturan penyesuaian pembukaan sektor-sektor usaha yang berlaku di masa perpanjangan PPKM Level 4. 

1. Pasar yang menjual sembako sehari-hari;

2. Pasar rakyat;

3. Pedagang kaki lima;

4. Toko kelontong;

5. Agen voucher;

6. Pangkas rambut;

7. Laundry;

8. Pedagang asongan;

9. Cucian kendaraan;

10. Warung makan pedagang kaki lima;

11. Lapak jajanan dan sejenisnya;

12. Transportasi umum;

13. Angkutan umum;

14. Transportasi massal;

15. Taksi konvensional;

16. Ojek online;

17. Rental dan kendaraan sewa.[]