News

Dewan Pengawas: Bobolnya Data Peserta BPJS Kesehatan Merupakan Ancaman Nasional

Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan Achmad Yuriyanto mengatakan, pihaknya melihat persoalan bobolnya data 279 juta orang Indonesia sebagai ancaman serius.


Dewan Pengawas: Bobolnya Data Peserta BPJS Kesehatan Merupakan Ancaman Nasional
Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Achmad Yurianto. (Tangkapan layar zoom)

AKURAT.CO  Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan Achmad Yuriyanto mengatakan, pihaknya melihat persoalan bobolnya data 279 juta orang Indonesia sebagai ancaman serius.

Dia mengatakan, isu bobolnya data peserta BPJS Kesehatan itu harus segera ditangani. Sebab, berpotensi menjadi gangguan keamanan nasional. 

"Dewasa BPJS kesehatan memandang persoalan gangguan terhadap pengelolaan data BPJS kesehatan merupakan bagian dari ancaman terhadap keamanan nasional yang harus menjadi perhatian utama dan harus segera ditangani, tidak hanya oleh BPJSKesehatan tapi juga melibatkan seluruh pemangku kepentingan nasional," kata Yurianto saat menyampaikan pandangannya dalam konferensi pers secara virtual terkait bobolnya data 279 yang milik BPJS Kesehatan, Selasa (25/5/2021). 

baca juga:

Dia mengungkapkan, pihaknya juga telah meminta jajaran direksi BPJS Kesehatan untuk menelusuri lebih jauh kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya, direksi juga wajib mengklarifikasinya kepada masyarakat secara transparan. 

"Dewan pengawas telah meminta direksi untuk melakukan penelusuran yang mendalam atas kebenaran berita yg dimaksud dan segera melakukan klarifikasi secara transparan atas kondisi yang terjadi serta menindaklanjutinya secara hukum apabila terdapat bukti-bukti kebocoran data peserta," ujarnya. 

Tak hanya menelusuri jejak peretasan itu, dia juga meminta direksi BPJS Kesehatan menyiapkan rencana kontigensi lanjutan. Sehingga bocornya data tersebut tidak berdampak lebih jauh terhadap data peserta BPJS Kesehatan. 

"Dewan pengawas juga meminta direksi segera menyiapkan rencana kontigensi dengan pendekatan bisnis continuity managemen guna meminimalisir dampak yang terjadi dan memulihkan data peserta dan melakukan langkah-langkah mitigasi resiko atas potensi resiko lanjutan yang dapat timbul," ungkapnya. 

Dia juga mengkalim telah memberi saran, nasehat dan pertimbangan kepada direksi BPJS Kesehatan atas persoalan tata kelola keamanan data peserta BPJS Kesehatan.

"Kami akan menempatkan persoalan ini sebagai prioritas pengawasan kedepan serta melakukan pengawasan secara berkala terhadap resiko keamanan data peserta," ujarnya. 

Sebelumnya diberitakan, Bareskrim Polri telah memeriksa pehabat yang menangani IT di perusahaan jaminan kesehatan Nasional itu kemarin, Senin (24/5/2021).

Pemeriksaan di direktorat cyber crime itu dilakukan untuk menelusuri jejak pelaku penjualan data peserta BPJS Kesehatan di forum peretas online.[]