News

Ketua Bappilu Ajak Kader dan Simpatisan Pantau JR AD/ART Partai Demokrat

Andi Arief mengajak seluruh kader dan simpatisan Partai Demokrat untuk selalu memantau pengajukan uji materiil atau JR yang diajukan kubu Moeldoko.


Ketua Bappilu Ajak Kader dan Simpatisan Pantau JR AD/ART Partai Demokrat
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra memberikan keterangan usai melakukan pertemuan dengan Ketua DPD Oesman Sapta Odang di ruang pimpinan DPD, Nusantara III, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Kamis (26/7/2018). Pertemuan tersebut membahas dan meminta pendapat soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan pengurus partai politik tak boleh mendaftar sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Pemilu 2019 mendatang. (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Ketua Bappilu Partai Demokrat (PD) Andi Arief mengajak seluruh kader dan simpatisan Partai Demokrat untuk selalu memantau pengajukan uji materiil atau judicial review (JR) anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) di Mahkamah Agung (MA) yang ajukan kubu KSP Moeldoko.

"Kepada kader Demokrat, simpatisan, pencinta Demokrasi. Pantau Judicial Review ke MA soal AD/ART dilakukan tiga mantan ketua DPC suruhan KSP Moeldoko dan YIM," kicau Andi menggunakan akun Twitter @Andiarief__, Rabu (13/10/2021).

"Perlu diketahui tiga orang itu gugat pasal yang mereka ikut buat atau memutus, bahkan menikmati keuntungan konstitusional dari AD/ART," imbuhnya.

Diketahui, sejumlah pakar hukum menyorot langkah advokat Yusril Ihza Mahendra menggugat AD/ART Partai Demokrat melalui judicial review (JR) ke Mahkamah Agung (MA).

Pakar hukum tata negara dari Universitas Gajah Mada (UGM) Zainal Arifin mengatakan bahwa mustahil AD/ART partai politik (parpol) bisa digugat ke MA. Sebab, AD/ART parpol bukan peraturan perundang-undangan.

“AD/ART itu konstitusi bagi partai, internal partai. Secara ketatanegaraan mustahil untuk menyamakan AD/ART dengan peraturan perundang-undangan,” ujar Zainal, Rabu (6/10/2021).

Sementara, Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan MA tidak berwenang menguji AD/ART parpol karena sifatnya keputusan yang tidak berada di bawah undang-undang.

"Sesuai teori, AD/ART adalah aturan yang sifatnya hanya mengikat untuk kader parpol yang bersangkutan,” tuturnya.

Menurut Feri, pihak yang berhak melayangkan gugatan harus merupakan kader dari partai yang bersangkutan. Sementara, empat orang yang mengajukan gugatan judicial review ke MA sudah tidak lagi berstatus kader Partai Demokrat. Mereka sudah dipecat oleh Ketua Umum AHY karena ikut hadir dalam KLB di Deli Serdang.

"Bayangkan semua warga negara bakal bisa menguji AD/ART parpol mana pun. Stabilitas parpol akan terganggu," ucap Feri.[]