Mukhamad Misbakhun

Anggota Komisi XI DPR RI M. Misbakhun
Ekonomi

Ketidakpercayaan Yang Dipercaya

Kenapa beberapa pengaturan di Kemenkeu di respons negatif oleh media dan masyarakat sehingga diberikan tone pemberitaan yang negatif


Ketidakpercayaan Yang Dipercaya
Anggota DPR RI Komisi XI Mukhamad Misbakhun saat menjadi pembicara pada acara diskusi (AKURAT.CO/Abdul Aziz Prastowo)

AKURAT.CO Ada pertanyaan yang sangat mendasar dan menarik untuk menjadi bahan perenungan sehingga menjadi proses pembelajaran dari sisi kebijakan publik. Kenapa beberapa pengaturan di Kemenkeu di respons negatif oleh media dan masyarakat sehingga diberikan tone pemberitaan yang negatif.

Contoh paling sederhana aturan PMK yang mengatur kembali soal pengenaan PPN pada token listrik dan pulsa yang sebelumnya sudah ada dan sifatnya hanya pengaturan kembali tanpa ada tarif baru atau obyek baru atau subyek pajak baru tapi direspon dengan negatif. Kejadian ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, soal pengenaan PPN pada market place digital.

Sifat PMKnya hanya pengaturan kembali juga mengalami respon yang sama yaitu respon yang negatif dari media dan masyarakat. Sebelumnya lagi, ketika keluar aturan PMK soal Wajib Pajak yang pada saat diperiksa pajak tidak memberikan datanya maka DJP bisa menetapkan besaran pajak terutang dengan menggunakan penetapan sesuai kewenangan yang dimilikinya sesuai aturan. Juga direspon sangat negatif oleh media dan masyarakat.

Bahkan dalam kasus ini presiden sampai memanggil dirjen pajak langsung ke istana untuk menjelaskan permasalahan ini. Pajak memang hal yang tidak populer tapi masyarakat tahu pajak bahwa pajak adalah bagian kewajiban mereka dalam hidup bernegara dan berkontrak sosial karena pajak memberikan manfaat yang secara tidak langsung dirasakan oleh semua warga negera dalam kehidupan nya sehari-hari.

Jalanan yang bagus, listrik yang menyala 24 jam, telekomunikasi bisa ON 24 jam, pendidikan disubsidi, pasokan bahan bakar terpenuhi dengan merata dan harganya terjangkau, rumah sakit dan pelayanan kesehatan bisa dirasakan semua lapisan masyarakat, pemerintahan berjalan dari pusat sampai ke daerah bahkan pelosok dirasakan kehadirannya.

Sementara gaji dokter, bidan, perawat, polisi, TNI, guru, dosen, menteri, anggota DPR, aparatur sipil negara semuanya bersumber dari pajaknya rakyat. Bantuan sosial yang masif saat Covid-19 ini juga berasal dari pajaknya rakyat termasuk sebagian dari pembelian vaksin Covid-19 yang diberikan gratis untuk seluruh rakyat Indonesia.

Itu semua hanya sebagian dari manfaat dan penggunaan pajak bagi peradaban manusia. Bagi kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Kembali lagi, kenapa respons dari masyarakat dan media begitu negatif setiap aturan pajak baru yang keluar dari pemerintah walaupun itu tidak ada tarif baru, obyek pajak baru ataupun subyek pajak baru hanya regulasi yang mengatur ulang aturan sesuai perkembangan dan keadaan jaman? Ini respons ketidakpercayaan pada siapa? Padahal Kemenkeu dipimpin oleh Menteri Keuangan yang reputasi sudah diakui secara global.

Setiap bicara di DPR dan saya hadir, Menkeu selalu juga bicara tiga hal yang selalu serangkai yaitu tata kelola, integritas dan good governance. Tiga kalimat mantra yang jelas arahnya yaitu membangun kepercayaan publik.

Tapi kenapa ketika mengatur soal aturan pajak respon nya jauh dari rasa dipercaya untuk mendapatkan kepercayaan itu. Ada ambiguitas apa yang sedang terjadi di masyarakat soal kepercayaan ini? Sehingga masyarakat terkesan mendua soal respon mereka kepada Menteri Keuangan.

Denny Iswanto

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu