News

Keterwakilan 30% Perempuan di Ranah Politik Masih Jadi PR Penyelenggara Pemilu

Keterwakilan 30% Perempuan di Ranah Politik Masih Jadi PR Penyelenggara Pemilu
Jurnalis merekam diskusi hasil survei bertajuk 'Pergeseran Dukungan Partai Politik di 6 Kantong Suara Jakarta, Rabu (20/2/2019). Salah satu hasil survey menyebutkan, PDIP masih paling unggul di kantong Pemilih Muslim dengan meraih 18,4 persen, unggul dari Gerindra (16,6 persen) dan Golkar (11,0 persen) di posisi kedua dan ketiga. (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO Kewajiban menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik serta pendaftaran calon anggota legislatif masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu.

“Ini merupakan salah satu PR atau tugas kita dalam penyelenggaraan dari Pemilu ke Pemilu. Kemudian, apa yang bisa kita lakukan nanti sehingga perbaikan demokrasi di Indonesia jauh lebih baik untuk Pemilu tahun 2024?” ucap Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (26/8/2022).

Betty menjelaskan kebijakan afirmatif keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia, payung hukumnya adalah undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

baca juga:

Ia menerangkan, salah satu isu inklusivitas Pemilu di Indonesia adalah rendahnya partisipasi perempuan dalam politik dan proses Pemilu serta peran dan keterlibatan dalam pengambilan kebijakan publik.

Faktor lainnya adalah perlindungan hak berpartisipasi dalam proses Pemilu bagi warga/kelompok pemilih rentan seperti Pemilih penyandang disabilitas, anggota kelompok/suku adat tertentu, pemilih di daerah terpencil, dan pemilih tanpa identitas kependudukan.

Selain itu, Betty juga menyampaikan saat ini KPU sudah menjalankan proses tahapan Pemilu 2024 dan sedang dalam masa tahapan verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu 2024.

“Dalam proses tahapan verifikasi administrasi parpol calon peserta Pemilu ini, salah satu syarat partai politik dapat menjadi peserta Pemilu adalah harus menyertakan minimal 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol di tingkat pusat,” imbuhnya.

Betty juga mengimbau terkait rekrutmen KPU dan Bawaslu provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia agar bisa meningkatkan angka partisipasi dan keterpilihan perempuan sebagai penyelenggara Pemilu. []