Tech

Ketahui Kebijakan PSE, Google Hingga WhatsApp Terancam Diblokir di Indonesia

Ketahui Kebijakan PSE, Google Hingga WhatsApp Terancam Diblokir di Indonesia
Ilustrasi media sosial. (pixabay.com/lobostudiohamburg)

AKURAT.CO, Belakang ini PSE atau Penyelenggara Sistem Elektronik sedang banyak dibicarakan. Hal ini karena pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengimbau kembali tentang pelaksanaan pemenuhan kewajiban atas kebijakan PSE Lingkup Privat.

Atas dasar kebijakan tersebut, Juru Bicara, individu atau perusahaan, baik domestik maupun asing seperti Google, WhatsApp, Instagram, dan platform digitalnya yang menyelenggarakan layanan berbasis sistem elektronik di Indonesia untuk segera mendaftarkan platformnya di Kominfo.

Jika individu atau perusahaan tersebut tidak melaksanakan pendaftaran sesuai kewajiban yang tertuang pada kebijakan PSE Lingkup Privat, maka akses layanan sistem elektroniknya akan diblokir di Indonesia. Lalu, apa itu PSE?.

baca juga:

Melansir dari laman Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika), Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.

Ada dua kategori dalam PSE, yaitu PSE Lingkup Publik dan PSE Lingkup Privat. PSE Lingkup Publik adalah instansi negara atau institusi yang ditunjuk negara, yang menyediakan layanan sistem elektronik. 

Sementara PSE Lingkup Privat, merupakan individu orang, badan, atau kelompok masyarakat yang menyediakan layanan sistem elektronik. Dalam kategorisasi ini, Google, WhatsApp, dan lainnya, termasuk sebagai PSE Lingkup Privat.

Baik PSE Lingkup Publik maupun Privat wajib melakukan pendaftaran layanan yang diselenggarakannya ke Kominfo.

Pendaftaraan ini bertujuan untuk memetakan dan mengoordinasikan pemanfaatan teknologi informasi yang terdapat di Indonesia.

Pendaftaran pada PSE Lingkup Privat sendiri diselenggarakan berdasar Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Permen Kominfo 5/2020).

Berdasarkan peraturan tersebut, pendaftaran PSE Lingkup Privat dilakukan melalui mekanisme Online Single Submission (OSS) untuk mendapat izin mengoperasikan layanan sistem elektronik di Indonesia.

Agar bisa mendapatkan izin tersebut, PSE Lingkup Privat harus mengajukan permohonan pendaftaran ke Kominfo yang berisikan tentang sejumlah informasi sebagai berikut:

  • Gambaran umum pengoperasian sistem elektronik yang terdiri dari nama sistem elektronik, alamat IP server, keterangan data pribadi yang diproses, lokasi pengelolaan sistem elektronik, sertifikat keamanan, dan sebagainya.
  • Kewajiban untuk memastikan keamanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Kewajiban melakukan perlindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Kewajiban untuk melakukan uji kelaikan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ada enam kategori PSE Lingkup Privat yang wajib mendaftar ke Kemenkominfo, yaitu:

Pertama yang menyediakan, mengelola dan atau mengoperasikan penawaran dan atau perdagangan barang dan atau jasa. 

Kedua, menyediakan atau mengelola dan atau mengoperasikan layanan transaksi keuangan.

Ketiga, pengiriman materi atau muatan digital berbayar melalui jaringan data baik dengan cara unduh melalui portal atau situs, pengiriman lewat surat elektronik atau melalui aplikasi lain ke perangkat pengguna sistem elektronik.

Keempat, menyediakan, mengelola, dan atau mengoperasikan layanan komunikasi meliputi tetapi tidak terbatas pada pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, surat elektronik dan percakapan dalam jaringan dalam bentuk platform digital layanan jejaring dan media sosial.

Kelima, layanan mesin pencari. Layanan penyediaan informasi elektronik yang berbentuk tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film dan permainan atau kombinasi dari sebagian dan atau seluruhnya.

Keenam, pemrosesan data pribadi untuk kegiatan operasional melayani masyarakat yang terkait dengan aktivitas transaksi elektronik.

Apabila PSE Lingkup Privat tidak melakukan kewajiban sesuai dengan peraturan tersebut maka akan dikenai sanksi administratif. Sanksinya, seperti yang sudah disinggung di atas, berupa pemutusan akses atau pemblokiran terhadap sistem elektronik yang diselenggarakan.[]