News

Kesepakatan Sudan Tuai Protes Massa, 1 Demonstran Remaja Ditembak Mati Pasukan Keamanan

Perdana Menteri Abdalla Hamdok menyetujui kesepakatan dengan militer demi menghindari pertumpahan darah lebih lanjut.


Kesepakatan Sudan Tuai Protes Massa, 1 Demonstran Remaja Ditembak Mati Pasukan Keamanan
Kelompok prodemokrasi Sudan menentang kesepakatan yang dibuat antara militer dan pemerintahan sipil pada Minggu (21/11). (Foto: Al Jazeera) ()

AKURAT.CO, Seorang remaja berusia 16 tahun tewas ditembak di kepala oleh pasukan keamanan di kota Omdurman, Sudan, menurut pernyataan Komite Pusat Dokter Sudan. Insiden pada Minggu (21/11) ini terjadi selama aksi protes yang tak kunjung mereda, meski Perdana Menteri Abdalla Hamdok diangkat kembali sesuai perjanjian politik dengan pemimpin militer Abdel Fattah al-Burhan. Semua tahanan politik juga dijanjikan untuk dibebaskan usai berminggu-minggu terjadi kerusuhan berdarah yang dipicu oleh kudeta.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Hamdok akan memimpin pemerintahan teknokrat selama masa transisi. Namun, kesepakatan itu ditentang oleh kelompok prodemokrasi yang menuntut pemerintahan sipil penuh. Awalnya disanjung sebagai pahlawan gerakan protes, Hamdok langsung dipandang sebagai penjahat bagi sebagian kalangan.

"Hamdok telah menjual revolusi," teriak demonstran usai kesepakatan diumumkan, dilansir dari AFP.

Asosiasi Profesional Sudan (SPA) pun menyebutnya berbahaya.

Aksi unjuk rasa di Khartoum, Omdurman, dan Bahri pada Minggu (21/11) diikuti puluhan ribu orang. Pasukan keamanan pun menembakkan peluru dan gas air mata untuk membubarkan mereka.

Kudeta Sudan telah memicu demonstrasi massa untuk menentang militer. Pembunuhan pada Minggu (21/11) menambah jumlah korban yang tewas dalam aksi protes sejak 25 Oktober menjadi 41 orang, menurut Komite Pusat Dokter Sudan.

Usai kesepakatan tercapai, Hamdok berdalih menyetujuinya demi mencegah lebih banyak korban.

"Darah Sudan sangat berharga, mari kita hentikan pertumpahan darah dan arahkan energi pemuda ke dalam pengembangan dan pembangunan," ajaknya dalam upacara penandatanganan yang disiarkan di televisi pemerintah.

Sementara itu, al-Burhan berjanji kesepakatan itu akan inklusif.

"Kami tak ingin mengecualikan siapa pun kecuali, seperti yang telah kami sepakati, Partai Kongres Nasional," ungkapnya, merujuk pada mantan partai penguasa, Omar al-Bashir.

Namun, perjanjian itu tak menyebutkan Forces of Freedom and Change (FFC), koalisi sipil yang berbagi kekuasaan dengan militer sebelum kudeta. FFC pun mengatakan tak mengakui kesepakatan apa pun dengan angkatan bersenjata.

"Kami menegaskan posisi kami yang jelas dan diumumkan sebelumnya: tak ada negosiasi, tak ada kemitraan, dan tak ada legitimasi untuk para putschist (orang yang terlibat dalam kudeta). Mereka yang melakukan dan mendukung kudeta harus diadili," bunyi pernyataan aliansi tersebut.

Sejumlah komite perlawanan yang telah mengorganisir demonstrasi juga merilis pernyataan serupa.

Hamdok dijadikan tahanan rumah ketika militer merebut kekuasaan dan menggagalkan transisi menuju Pemilu 2023. Militer juga membubarkan Hamdok dan menahan sejumlah warga sipil yang memegang jabatan teratas berdasarkan kesepakatan pembagian kekuasaan usai al-Bashir digulingkan.

Berdasarkan kesepakatan pada Minggu (21/11), deklarasi konstitusional yang dibuat antara militer dan warga sipil pada 2019 akan tetap menjadi dasar untuk perundingan lebih lanjut. []