News

Kerusuhan Meluas, IPW Desak Presiden Terbitkan Perppu Pembatalan UU Ciptaker

Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Presiden Jokowi untuk tidak membiarkan aparat kepolisian berbenturan dengan pendemo.


Kerusuhan Meluas, IPW Desak Presiden Terbitkan Perppu Pembatalan UU Ciptaker
Ketua Presedium IPW Neta S Pane (AKURAT.CO/Faqih)

AKURAT.CO, Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Presiden Jokowi untuk tidak membiarkan aparat kepolisian berbenturan dengan mahasiswa, buruh dan masyarakat dalam demonstrasi menolak pengesahan UU Ciptaker. Sebab, eskalasi bentrokan telah meluas ke berbagai daerah.

Situasi itu harus disadari dengan baik oleh presiden. Karenanya, untuk meredam peluang terjadinya demonstrasi berujung bentrokan itu, presiden diminta segera bersikap atas tuntutan para demonstran membatalkan UU Ciptaker.

"Untuk itu Jokowi perlu segera membekukan UU Cipta Kerja, dengan cara segera menerbitkan Perppu," kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane.

Dia mengatakan, IPW mengingatkan presiden Jokowi bahwa asal usul UU Cipta Karya atau Omnibus Law adalah usulan Sofyan Djalil yang mengadopsi dari sistem hukum Amerika Serikat (AS). Tak heran jika UU ini tidak sesuai dengan kondisi sosial maupun psikologis masyarakat Indonesia.

"Pola pikir dan sikap hidup masyarakat AS yang kapitalis dan individualisme tentu sangat berbeda dengan kondisi masyarakat Indonesia yang guyub dan kekeluargaan. Dengan kata lain UU Cipta Karya alias UU Omnibus Law tidak sesuai dengan Pancasila yang menjadi konsep hidup Bangsa Indonesia," katanya.

Dia mengatakan, melihat besar dan luasnya gelombang protes masyarakat, sudah waktunya presiden Jokowi mengambil langkah penyelamatan terhadap situasi yang terjadi.

Dia mengungkapkan, ada dua alasan penting dibalik tuntutannya kepada presiden Jokowi membekukan UU Cipta Kerja.

Pertama, roh UU Omnibus Law itu adalah bersistem negara federal, padahal konsep Indonesia adalah negara kesatuan. Kedua, roh UU Omnibus Law adalah berasas kapitalis individualisme, sementara Indonesia berasas Pancasila yang syarat musyawarah, mufakat, dan kekeluargaan.

"Melihat meluasnya penolakan terhadap UU Omnibus Law alias UU Cipta Karya ini, IPW mengingatkan Polri agar senantiasa bisa menahan diri. Sebab konsep Polri adalah kepolisian negara RI dan asas tugasnya adalah mengayomi, melayani, dan melindungi rakyat," katanya.

Dia mengatakan, konsep dan asas Polri itu harus dipegang teguh oleh segenap anggota kepolisian sebagai insan Tribratha. Artinya Polri adalah sahabat segenap rakyat dan bukan musuh rakyat.[]