News

Kepsek dan 3 Guru SMA di Bantul Disanksi Ringan Buntut Geger Pemaksaan Jilbab

Sanksi yang diberikan sesuai ketentuan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021


Kepsek dan 3 Guru SMA di Bantul Disanksi Ringan Buntut Geger Pemaksaan Jilbab
SMA N 1 Banguntapan (akurat.co/Kumoro Damarjati)

AKURAT.CO, Pemda DIY akhirnya menjatuhkan hukuman disiplin kepada Kepala Sekolah dan tiga guru SMAN 1 Banguntapan Bantul. Sanksi diberikan keempatnya yang terbukti melanggar disiplin pegawai negeri sipil.

"Pemberiannya (sanksi) tadi pagi," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) DIY Didik Wardaya, Kamis (18/8/2022).

Sanksi itu, lanjut Didik, diberikan kepada keempatnya melalui instansinya yang menerima rekomendasi hukuman disiplin dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Biro Hukum Pemda, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) provinsi setempat, serta Badan Kepegawaian Kepegawaian Negara (BKN) Yogyakarta.

baca juga:

Sanksi yang diberikan sesuai ketentuan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Namun, bentuk hukuman disiplin untuk semua pelanggar tidak sama.

Agung Istianto selaku Kepala SMAN 1 Banguntapan dijatuhi sanksi berupa pernyataan tidak puas secara tertulis. Lalu, sanksi berupa teguran tertulis diberikan kepada masing-masing seorang guru BK serta wali kelas dan sanksi teguran lisan untuk seorang guru BK lainnya.

Sanksi ini dalam Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil bagaimanapun masih masuk kategori hukuman disiplin ringan.

"Kami menindaklanjuti (rekomendasi sanksi) karena itu sifatnya sanksi ringan. Yang mengeksekusi kepala dinas (Disdikpora) sebagai kepala langsung," jelas Didik.

Adapun jenis sanksi ditentukan dan diberikan atas dasar pelanggaran oleh keempatnya sebagaimana hasil investigasi tim internal Disdikpora DIY.

Mereka dinilai melakukan pelanggaran lewat adanya tata tertib di sekolah yang tak sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah.

Sedangkan untuk unsur pemaksaan pemakaian jilbab disebukan Didik, adalah bagian dari proses atau rangkaian pelanggaran dari Permendikbud berlaku. 

Pemda DIY melihat dan menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan satu bentuk pelanggaran secara utuh, atau tak menekankan pada satu kejadian saja.

"Sanksi itu permasalah utama adalah adanya tata tertib yang tidak sesuai dengan aturan di atasnya dan mengakibatkan adanya pengkondisian semacam itu (pemakaian jilbab). Sehingga tanpa melihat kondisi sang anak terjadi ini. Kalau pemaksaan kan dari mulai tanggal 18 (Juli). Tapi bukan tidak semata-mata pada satu hari itu. Kan ada proses itu," paparnya panjang.

Dengan terbitnya sanksi ini, status nonaktif kepada keempatnya yang berlaku sejak Kamis (4/8/2022) lalu pun resmi dicabut. Harapannya, mereka bisa kembali bertugas tanpa perlu mengulang pelanggaran serupa di kemudian hari. []