News

Kepentok Perda, Rusun di Kampung Akuarium Bakal Kena Biaya Sewa


Kepentok Perda, Rusun di Kampung Akuarium Bakal Kena Biaya Sewa
Warga beraktivitas di Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta, Selasa (18/8/2020). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membangun Kampung Susun Akuarium yang terdiri dari lima blok yang diisi 241 hunian dengan anggaran sebesar Rp62 miliar. (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO, Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna menegaskan rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membangun Rumah Susun berstatus Rusun milik di kawasan Kampung Akuarium Penjaringan Jakarta Utara akan sulit terealisasi.

Pasalnya, rencana tersebut akan terbentur dengan Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail dan Tata Ruang (RDTR), dimana dalam peraturan itu, kawasan Kampung Akuarium masuk zona merah (P3) atau dengan kata lain tanah milik pemerintah.

Jadi, Anies hanya boleh membangun hunian di kawasan ini asalkan statusnya sewa. Jadi warga yang menempati hunian itu harus membayar biaya sewa setiap bulan sebagaimana warga rusun lain di ibukota.

"Kalau dikatakan rusun milik, enggak bisa itu orang dapat rusun gratis. Apalagi di atas tanah negara," kata Yayat saat dikonfirmasi AKURAT.CO Sabtu (22/8/2020).

Tak hanya itu, pemberian hunian cuma-cuma kepada warga kampung Akuarium juga bisa berimbas panjang dan dapat memantik kegaduhan, karena ada konsekuensi akibat preseden buruk dari tindakan tersebut.

Sebab selain kampung Akuarium masih 21 kawasan lainnya menjadi kampung prioritas sebagaimana diatur dalam Kepgub Nomor 878 Tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat. 

Tak dipungkiri, jika warga di 21 kampung lainnya juga bakal meminta jatah yang sama, kalau Anies benar membangun Rusun milik untuk warga Kampung Akuarium.

"Kalau misalnya orang di Kampung Akuarium dikasih rusun yang katakan ini rusun untuk masyarakat ya kan masyarakat di tempat lain kan pasti minta lah. Apalagi kan ada 22 lokasi kampung kota yang saat ini mau ditata, nanti mereka yang di daerah lagi juga minta dibuatkan rusun buat mereka," tegasnya.

Dalam Perda RDTR 1/2014 kawasan Kampung Akuarium masuk zona merah (P3) atau dengan kata lain tanah milik pemerintah. Yayat menegaskan, lantaran lahan ini milik Pemda DKI maka ketika digarap lahan itu harus bisa menjadi penunjang fungsi pemerintahan.

Misalnya bangun puskesmas, bangun fasilitas kantor atau fasilitas publik lainnya termasuk Rumah Susun Sewa.

"Pertanyaannya apakah kalau mau dibangun perumahan susun boleh apa tidak? Boleh. Tapi dengan catatan rusun yang dibangun di situ adalah rusun yang dibangun untuk mendukung fungsi pemerintahan. Apa itu? Penyediaan rumah susun. Artinya apa? Rumah susun yang dibangun itu, rusun milik pemerintah, bukan milik perseorangan atau kelompok,"tuntasnya.[]