News

Kepala RS Prancis Picu Debat Sengit Usai Usulkan Perawatan Berbayar untuk Warga yang Belum Divaksin Covid-19

"Ketika obat-obatan gratis dan efisien tersedia, haruskah orang meninggalkannya begitu saja tanpa konsekuensi...." kata Martin Hirsch


Kepala RS Prancis Picu Debat Sengit Usai Usulkan Perawatan Berbayar untuk Warga yang Belum Divaksin Covid-19
Perdana Menteri Prancis, Jean Castex mendengarkan Martin Hirsch, Dirjen Pendampingan Publique-Hopitaux de Paris (AP-HP), dalam pertemuan AP-HP di Paris, 15 Oktober 2020 (Ludovic Marin/Pool via Reuters)

AKURAT.CO Kepala sistem rumah sakit Paris telah memicu perdebatan sengit usai mempertanyakan apakah warga yang menolak divaksin Covid-19 terus mendapatkan perawatan yang ditanggung asuransi kesehatan masyarakat.

Di bawah sistem perawatan kesehatan universal Prancis, semua pasien Covid yang berada dalam perawatan intensif sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Dengan kata lain, perawatan itu akan digratiskan. Sementara diketahui, untuk perawatan yang berakhir di perawatan intensif, biaya per hari bisa menelan hingga sekitar 3 ribu Euro (Rp48 juta). 

"Ketika obat-obatan gratis dan efisien tersedia, haruskah orang meninggalkannya begitu saja tanpa konsekuensi ... sementara kita berjuang untuk merawat pasien lain?" kata kepala sistem rumah sakit AP-HP Paris, Martin Hirsch mengatakan di televisi Prancis pada Rabu (26/1) waktu setempat.

baca juga:

Seperti diwartakan Reuters, Hirsch mengaku mengangkat masalah ini karena biaya kesehatan meledak. Ia menambahkan bahwa perilaku tidak bertanggung jawab dari beberapa orang seharusnya tidak membahayakan ketersediaan sistem untuk orang lain.

Usai mengeluarkan pernyataan itu, Hirsch jadi subjek debat dengan tidak sedikit pihak menolak proposalnya. Beberapa profesional kesehatan Prancis hingga Wali Kota Paris Anne Hidalgo mengaku keberatan. Hidalgo adalah pemimpin dewan AP-HP sekaligus kandidat sosialis untuk pemilihan presiden pada April mendatang. Dalam pernyataannya, calon presiden itu mengaku tak setuju dengan Hirsch.

Menyusul itu, para politisi sayap kanan Prancis menyerukan agar Hirsch dipecat dari posisinya. Seketika itu juga, tagar yang menyerukan pemecatan Hirsch menjadi tren di Twitter Prancis.

Menteri Kesehatan Olivier Veran belum mengomentari pernyataan Hirsch. Sementara, Olga Givernet yang jadi anggota parlemen untuk partai LREM Presiden Emmanuel Macron, telah buka suara. Berkomentar di BFM TV pada Kamis, Givernet mengatakan bahwa 'masalah yang diangkat oleh komunitas medis tidak dapat diabaikan'.

Jajak pendapat soal isu yang diangkat Hirsch sebenarnya sempat diadakan oleh Institut français d'opinion publique (IFOP). Pada pertengahan Januari lalu, perusahaan itu merilis hasilnya, menunjukkan bahwa 51 orang Prancis setuju jika orang yang belum divaksin dan berakhir dalam perawatan intensif harus membayar biaya rumah sakit. Entah itu, mereka harus membayar sebagian atau seluruh tagihan yang diajukan.

Persoalan itu juga sempat diangkat oleh anggota parlemen Konservatif Les Republicains, Sebastien Huyghe. Ia mengajukan rancangan undang-undang meminta agar warga yang belum divaksin dan dirawat di perawatan intensif untuk membayar sebagian tagihan medis. 

Namun, ide Huyghe  itu pada ujungnya gagal terealisasi karena ditolak oleh parlemen. 

Sementara dalam pendapatnya, Huyghe menjelaskan bahwa proposalnya bukan untuk menolak pasien yang tidak divaksinasi dari bangsal perawatan intensif, tetapi untuk membuat mereka membayar kontribusi minimum terhadap biaya perawatan.[]