Ekonomi

Kepala BNPB Baru Minta EWS Dijaga TNI


Kepala BNPB Baru Minta EWS Dijaga TNI
Kepala BPBD Sleman, Joko Supriyanto menjelaskan alasan Early Warning System (EWS) di kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dibunyikan saat detik-detik proklamasi, pada Jumat 17 Agustus 2018. (AKURAT.CO/Rizzaq Nugroho)

AKURAT.CO, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang baru, Letjen TNI Doni Monardo meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar alat pendeteksi dini bencana atau 'early warning system' (EWS) dijadikan sebagai kawasan obyek vital nasional. 

Hal ini dilakukan untuk melindungi peralatan tersebut baik dari kerusakan hingga kehilangan. BNPB juga sudah mengundang sejumlah lembaga yang berhubungan dengan penyiapan EWS.

Pasalnya, sekarang ini banyak alat-alat pendeteksi bencana tidak berfungsi karena sebagian hilang. Sehingga walaupun alat itu secara fisik masih ada tetapi tidak dapat berfungsi.

Selain itu, Doni mengaku jika pihaknya telah meminta pada Jokowi agar lokasi alat pendeteksi bencana masuk dalam wilayah obyek vital nasional yang harus dijaga dan diamankan TNI. Karena kalau alat tersebut tidak berfungsi, maka mata dan telinga masyarakat yang ada di kawasan pesisir pantai tidak mendapatkan informasi.

Kondisi itu pun tentu bukan tidak mungkin jika terjadi tsunami maka korbannya bisa sangat banyak. Bahkan korban bisa saja melampaui korban tsunami yang sebelumnya.

Atas permintaan itu, Presiden Jokowi sudah menugaskan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto untuk menindaklanjutinya. Presiden sudah menugaskan Panglima TNI agar mengeluarkan surat perintah bahwa alat-alat ini dijaga oleh unsur TNI.

Jokowi juga memerintahkan agar memasang tanda-tanda peringatan di seluruh kawasan yang rawan bencana, terutama tsunami. Lokasi bencana tsunami tersebut diantaranya berada di Selat Sunda sampai kawasan bagian timur dan selatan Pulau Jawa serta bagian barat Pulau Sumatera.

Perkumpulan Relawan Nusantara (Prens) pun mengkritisi beberapa hal terkait gebrakan ini. Pada intinya Prens mengapresiasi langkah Kepala BNPB.

Ditetapkannya alat pendeteksi dini bencana sebagai obyek vital nasional sangat penting, lantaran perawatan diperlukan secara berkala. Namun, yang harus diperhatikan adalah fakta lapangan bahwa ada hal-hal yang juga diperhatikan dari EWS.

Pertama adalah pengetahuan masyarakat sekitar terhadap EWS. Berdasarkan Observasi Prens di daerah bencana Selat Sunda tampak masyarakat lokal tidak mengetahui tentang alat ini.

Maka jangankan untuk mencuri, mengetahui saja tidak. Lagipula, ketika mengambil EWS, mereka pun bingung akan menjualnya ke mana.

Selanjutnya, Prens mencoba menelusuri lebih lanjut terkait dugaan pencurian oleh sejumlah oknum serta tempat penampungan dari hasil curian itu. Pihaknya pun menegaskan agar dugaan pencurian itu harus dibongkar, bahkan jika perlu dibawa ke ranah hukum karena melangar UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Mengingat EWS yang kerap hilang selama ini lantaran tidak adanya pengawasan yang ketat dari pemerintah. Hal lain yang juga menjadi masalah adalah pelibatan Tentara Nasional Republik Indonesia (TNI) sebagai pengawas alat pendeteksi dini tersebut.

Karena tugas pokok tentara bukan untuk menjaga alat deteksi. Dengan demikian, disrankan sebaiknya dari sipil dan terlatih atau profesional yang melakukan pengawasan tersebut.[]