Ekonomi

Kendalikan Perubahan Iklim, Pemerintah Buru Strategi Capai Penurunan Emisi GRK

Indonesia memiliki visi untuk mencapai ketahanan iklim kepulauan sebagai hasil dari strategi mitigasi dan adaptasi, serta pengurangan risiko bencana


Kendalikan Perubahan Iklim, Pemerintah Buru Strategi Capai Penurunan Emisi GRK
Ilustrasi - Perubahan Iklim (AKURAT.CO/Ryan)

AKURAT.CO Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengklaim Indonesia memiliki visi untuk mencapai ketahanan iklim kepulauan sebagai hasil dari strategi mitigasi dan adaptasi, serta pengurangan risiko bencana yang komprehensif pada tahun 2030. Untuk itu, sejalan dengan Persetujuan Paris di mana Indonesia berkomitmen untuk turut menjaga suhu dunia di bawah 2oC dan berkontribusi terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK), dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) yang pertama telah diserahkan kepada sekretariat Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2016 yang menguraikan transisi negara ke masa depan yang rendah GRK dan berketahanan iklim.

NDC juga telah diperbarui, dengan melalui dokumen Updated NDC dan Strategi Jangka Panjang untuk Ketahanan Iklim Rendah Emisi GRK (Long-term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050/LTS-LCCR 2050) yang diserahkan kepada UNFCCC pada tanggal 22 Juli 2021 lalu. Melalui dokumen Updated NDC tersebut, komitmen penurunan emisi GRK Indonesia diperkuat dengan perbaikan metode perhitungan batas emisi GRK, yang menjadikan tambahan penurunan emisi GRK sebesar 12 Gigaton CO2 Ekuivalen dari komitmen sebelumnya.

Selain itu, Updated NDC juga menetapkan target mitigasi yang ambisius di sektor kehutanan dan energi. Kedua sektor ini ditargetkan untuk menurunkan emisi GRK paling banyak, dan menyumbang sekitar 97 persen dari total komitmen penurunan emisi GRK nasional.

" Inilah komitmen Indonesia untuk semakin tangguh dan semakin tumbuh, mewujudkan transformasi pembangunan rendah emisi GRK dan ketahanan iklim jangka panjang, melampaui target NDC 2030," ucapnya.

Bersamaan dengan Updated NDC, Indonesia juga menyampaikan dokumen LTS-LCCR 2050 ke UNFCCC, yang menyajikan strategi untuk mencapai keseimbangan antara penurunan emisi dan pembangunan ekonomi, serta menguraikan tujuan untuk mencapai ‘net sink’ pada tahun 2030 untuk sektor kehutanan, dan menuju ‘emisi nol’, atau Net-Zero Emissions (NZE), pada 2060 atau lebih cepat. Dari sisi ekonomi, ini berpotensi menurunkan kerugian PDB negara sebesar 3,45 persen akibat perubahan iklim pada 2050 dengan meningkatkan ketahanan empat kebutuhan dasar pangan, air, energi, dan kesehatan lingkungan.

Sekretaris Jenderal KLHK, (Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M.) dalam sambutan pembukaannya mewakili Menteri LHK menyampaikan pengendalian perubahan iklim tidak dapat dilakukan oleh hanya Pemerintah saja. Tetapi juga memerlukan kerjasama dengan peran dan pelibatan Kementerian/Lembaga, dunia usaha, Pemerintah Daerah dan LSM, masyarakat bahkan mass media.

" Kerjasama bilateral dan multilateral menjadi bagian yang penting dari keseluruhan implementasi kebijakan perubahan iklim di Indonesia dalam penurunan emisi gas rumah kaca dan antisipasi dengan menjalankan program adaptasi untuk menjalankan ketahanan ekonomi, sosial dan jasa lingkungan, " katanya.

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, (Ir. Laksmi Dhewanthi, M.A., IPU) menjelaskan, Festival Iklim ini adalah forum untuk menyampaikan praktik-praktik terbaik yang telah dilakukan dalam rangka implementasi penurunan emisi GRK dan peningkatan ketahanan iklim di Indonesia, sehingga dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi para pemangku kepentingan.

Kendalikan Perubahan Iklim, Pemerintah Buru Strategi Capai Penurunan Emisi GRK - Foto 1

Sekadar informasi, acara tahunan Festival Iklim 2021 mengusung tema Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Peningkatan Ketahanan Iklim untuk Indonesia Tangguh-Indonesia Tumbuh, yang akan berlangsung dari tanggal 5 Oktober hingga 21 Oktober 2021 sebagai sarana penyebaran informasi tentang upaya penanggulangan perubahan iklim sampai ke tingkat tapak. Festival Iklim yang melibatkan seluruh jajaran Eselon 1 Kementerian LHK, Party Stakeholders terkait serta Non-Party Stakeholders (pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat umum) kali ini juga sekaligus menjadi rangkaian pendukung persiapan Delegasi Indonesia menjelang perhelatan Konferensi Para Pihak / Conference of Parties (COP) ke-26 The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang akan diadakan pada 31 Oktober hingga 12 November di Glasgow Inggris.