Ekonomi

Kendalikan Harga Tata Niaga Pangan dengan Roadmap yang Berjangka

Kendalikan Harga Tata Niaga Pangan dengan Roadmap yang Berjangka
Anggota Komisi VI DPR F-PKS Nevi Zuairina (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO Menanggapi kenaikan harga beberapa komoditas pangan yang terus melonjak di bulan Ramadan ini, Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina meminta agar ada pengendalian harga pangan dengan membuat skenario jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Nevi berharap, Pemerintah dapat mengontrol kenaikan harga komoditas, sehingga dapat meredam kenaikan inflasi. Persoalan supply-demand dan distribusi jangan sampai terkendala. 

“Harga pangan ini harus dikendalikan pemerintah. Fundamental perekonomian Indonesia yang kuat, dengan surplus neraca transaksi berjalan, peningkatan cadangan devisa, nilai tukar rupiah yang stabil, dan perbaikan pertumbuhan ekonomi, membuat Indonesia lebih resilien (ketahanan) menghadapi goncangan jangka pendek dari ketegangan geopolitik yang kerap terjadi," tutur Nevi, Jumat (8/4/2022).

baca juga:

Ia mengungkapkan, harga pangan seperti  kedelai, gandum dan komoditas pangan lainnya terus mengalami gangguan distribusi. Sebagai gambaran, perkiraan peredaran kedelai impor 90%, sisanya 10 % dalam negeri.

Sedangkan gula  dalam proses harmonisasi impor. Namun demikian,  HPP pemerintah mesti dapat siap untuk intervensi menghadapi spekulan dan distribusi. Sementara daging sapi baru masuk puluhan ribu ton baik swasta maupun Bulog. Adapun bawang merah, cabe ketersediaan terganggu karena produksi tidak stabil.

“Faktor eksternal dan internal negara kita sangat besar mempengaruhi produksi pangan kita. Namun demikian, sumber daya alam kita sangat besar untuk menumbuh kembangkan kapasitas produksi pangan tertentu yang menjadi unggulan," sebutnya.

Oleh karena itu, Nevi mengatakan perlunya penyusunan Roadmap Jangka Pendek, Menengah dan Panjang. "Mulai dari perbaikan sistem produksi, instrumen distribusi, Manajemen logistik baik gudang penyimpanan maupun teknologi pengemasan, hingga penentuan harga yang dikendalikan pemerintah," pungkasnya.

Sumber: DPR RI