Ekonomi

Kenaikan Harga Pupuk di Awal Tahun, Jadi Kado Pahit Bagi Petani!

Kenaikan Harga Pupuk di Awal Tahun, Jadi Kado Pahit Bagi Petani!
Petani mengayak gabah kering hasil panen di Kampung Budaya Sindang Barang RW 08, Desa Pasir Eurih, Tamansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (5/9/2020). (AKURAT.CO/Dharma WIjayanto)

AKURAT.CO Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyoroti kenaikan harga pupuk non-subsidi di awal tahun 2022. Menurut Slamet kenaikan harga pupuk tersebut menjadi kado pahit bagi petani di awal tahun ini, dan sekaligus mengindikasikan kacau balaunya kinerja pemerintah karena tidak bisa mengantisipasi.

" Kenaikan harga pupuk menjadi kado pahit bagi para petani. Oleh karena itu saya meminta pemerintah harus segera mencarikan solusi, agar para petani tidak menjerit. Tentunya hal ini menjadi cermin bahwa manajemen pupuk yang dilakukan pemerintah masih kacau dan tidak antisipatif," ujar Slamet melalui lansiran Laman Resmi DPR RI, Selasa (11/1/2022).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mengungkapkan, harga pupuk non-subsidi mengalami kenaikan hingga 100 persen pada pekan pertama Januari 2022. Harga pupuk Urea misalnya saat ini tembus Rp500.000/saknya, bahkan di beberapa daerah lebih tinggi  dua kali lipat dari harga normal Rp265.000/sak.

baca juga:

"Saya berharap, apapun alasan kenaikan pupuk ini, pemerintah segera hadir untuk mencarikan solusinya. Kasihan para petani yang selalu saja menjadi korban yang terus berulang. saat bertanam, pupuk mahal dan saat panenpun, harganya jatuh," tutur legislator dapil Jawa Barat IV tersebut.

Tak hanya Slamet, Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mendorong pemerintah untuk memastikan ketersediaan stok pupuk bersubsidi aman guna meringankan beban petani yang terdampak tingginya harga pupuk non-subsidi.

” Lonjakan harga pupuk nonsubsidi ini menyebabkan sejumlah masalah seperti terhambatnya produksi serta semakin tingginya harga komoditas pangan,” jelas Gus Muhaimin. 

Tak sampai disitu, dirinya juga meminta pemerintah untuk segera menyiapkan langkah-langkah antisipasi potensi kelangkaan pupuk bersubsidi akibat meledaknya permintaan yang disebabkan lonjakan harga pupuk nonsubsidi dan permainan oknum mafia pupuk.

Di sisi lain, Gus Muhaimin meminta pemerintah untuk mempertimbangkan pemberian insentif terhadap produsen pupuk dalam negeri. 

Hal itu sebagai upaya mengontrol kenaikan harga pupuk non subsidi yang terdampak akibat naiknya bahan baku pupuk internasional.

Sumber: DPR RI