Ekonomi

Kenaikan EoDB Tak Banyak Serap Lapangan Kerja


Kenaikan EoDB Tak Banyak Serap Lapangan Kerja
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Riza Annisa Pujarama (kiri), Eisha Maghfiruha Rachbini (tengah), dan Nailul Huda (kanan) (AKURAT.CO/Aji Nurmansyah )

AKURAT.CO, Pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berhasil meningkatkan indeks Easy of Doing Bussines (EoDB) dari peringkat 106 pada 2016 dan 91 di tahun 2017 ini.

Bahkan pemerintah mengaku akan mengejar peringkat ke 40 terkait dengan EoDB dalam kurun waktu 5 tahun mendatang yaitu pada tahun 2022.

Meski demikian kenaikan peringkat dalam kemudahan berbinis ini ditanggapi dingin peneliti Indef Eisha Maghfiruha Rachbini. Ia mengungkapkan bahwa kenaikan peringkat tidak menggembirakan. Pasalnya peringkat Indonesia masih jauh dibanding Singapura 2, Malaysia diangka 24 dan Thailand 26, bahkan Vietnam yang notabene secara kekuatan ekonomi masih di bawah Indonesia sudah berada di peringkat ke 68 dalam hal EoDB itu.

Menurut dia, pemerintah perlu menjaga iklim bisnis tersebut sebab meski mengalami peningkatan secara peringkat. Namun jika momentum ini tidak bisa dimanfaatkan pemerintah untuk menarik investasi dari luar negeri ke Indonesia.

"Ini bisa jadi momentum untuk menarik investasi dari luar negeri, karena kepercayaan terhadap kondisi iklim bisnis di Indonesia," ujar Eisha di Jakarta, Jumat, (10/11).

Lebih lanjut Eisha menjelaskan bahwa ada banyak komponen yang harus benahi oleh pemerintah terutama dalam hal, deregulasi ijin usaha dan prosedur ekspor-impor, pendaftaran properti, perpajakan dan proteksi investor.

Selain itu masuknya investasi diharapkan bisa memberikan nilai tambah dan menyerap tenaga kerja di Indonesia. Pasalnya berdasarkan data BPS selama kurun waktu 2017 terjadi penambahan angka pengangkutan mencapai 10 ribu tenaga kerja.

Jumlah angkatan kerja tercatat sebesar 121,02 juta dinyatakan telah bekerja dan sisanya 7,04 juta orang menganggur. Apabila dibandingkan periode yang sama tahun 2016 silam. Jumlah angkatan kerja yang bekerja naik 2,61 juta, sedangkan yang menganggur meningkat 10.000 orang.

"Pemerintah diharapkan menarik investasi yang memberikan penyerapan tenaga kerja Reforming to create jobs," tutup dia. []