News

Kemnaker Koordinasi dengan Kemendagri Bina dan Awasi Kebijakan Anies Baswedan

Humas Kemnaker mengatakan penetapan upah tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku akan menimbulkan polemik di masyarakat.


Kemnaker Koordinasi dengan Kemendagri Bina dan Awasi Kebijakan Anies Baswedan
Sejumlah buruh dari berbagai serikat melakukan aksi demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Senin (29/11/2021). (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO, Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membina dan mengawasi kepala daerah yang memutus besaran upah melampaui ketentuan Kemnaker. Misalnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menetapkan upah tahunan untuk pekerja melampaui keputusan pemerintah pusat. 

"Penetapan upah yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku akan menimbulkan polemik di masyarakat, seperti yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta. (Kami) telah berkoordinasi dengan Kemendagri dalam rangka pembinaan dan pengawasan kebijakan," kata Kepala Biro Humas Kemnaker, Chairul Fadhly Harahap dikutip dari akun Twiter @KemnakerRI, Rabu (22/12/2021). 

Pihaknya mengaku siap memediasi pihak-pihak yang berselisih terkait penetapan UMP DKI Jakarta Tahun 2022. Menurut dia, keputusan Kemnaker melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36/2021 tentang pengupahan telah mempertimbangkan berbagai aspek. 

baca juga:

"Upah minimum penetapannya telah disepakati oleh 3 pihak, upah itu memang hak pekerja, tapi juga harus diingat dan disesuaikan dengan kemampuan pengusaha," katanya. 

Dia menambahkan, pihaknya juga mengpresiasi Gubernur yang telah menetapkan upah minimum berdasarkan PP 36 Tahun 2021. Sebab, pemerintah pusat memutuskan besaran kenaikan upah itu telah sesuai dengan kesepakatan tripartit yang dibangun pemerintah bersama pengusaha dan buruh. 

"Pemerintah telah memberlakukan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai landasan hukum penetapan Upah Minimum (UM) di seluruh daerah di Indonesia. Pemerintah berharap seluruh Pemerintah Daerah dalam menetapkan UM di daerahnya untuk mengacu pada ketentuan yang berlaku," ujarnya. 

Dia menambahkan, keputusan pemerintah pusat itu, harusnya dipatuhi oleh seluruh kepala daerah di Indonesia. Sebab, keputusan itu telah memiliki landasan hukum dalam PP nomor 36 tahun 2021. Apalagi, keputusan itu dibuat melalui mekanisme negosiasi tripartit. 

"Sikap kita adalah penetapan Upah Minimum (UM) harus tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan telah berdasarkan kesepakatan unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh," katanya.[]