Ekonomi

Kemnaker Geber Pembangunan Sistem PKWT, Begini Penjelasannya!

Kemnaker Geber Pembangunan Sistem PKWT, Begini Penjelasannya!
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) saat ini mulai melakukan pembangunan sistem pencatatan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang berbasis aplikasi elektronik perjanjian kerja (e-PK).

“ Hadirnya sistem berbasis aplikasi ini merupakan komitmen Kemnaker dalam meningkatkan pelayanannya melalui pemanfaatan e-government, khususnya layanan yang berkaitan dengan hubungan kerja, yaitu pencatatan PKWT yang akan berlalu di 34 provinsi dan 514 kabupaten kota, serta melayani sekitar 26 juta perusahaan,” ucap dalam keterangan pers yang diterima, Senin (11/4/2022).

Dengan berbasis sistem aplikasi e-PK ini dalam rangka untuk memberikan kemudahan bagi para pengusaha dalam mendaftarkan perjanjian kerja, khususnya PKWT tanpa harus mendatangi dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten atau kita.

baca juga:

“ Jadi dengan aplikasi e-PK ini, pencatatan cukup pakai hp atau pake laptop, sehingga  dapat dilakukan dengan cepat, mudah, efisien dan jaminan keamanan data,” tuturnya. 

Sekadar informasi, sebelumnya kritikan keras datang dari Presiden Partai Buruh Said Iqbal meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memecat Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang dinilai tidak berpihak kepada buruh.

Hal tersebut dikarenakan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT. Di mana dalam ketentuan yang baru ini diatur bahwa JHT hanya bisa dicairkan setelah buruh berusia 56 tahun. 

" Sebaiknya Presiden Joko Widodo memecat Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Saya mencatat, Menaker saat ini kerap mementingkan kelompok pengusaha. Bukan buruh atau pekerja. Terbukti dari berbagai kebijakan yang dikeluarkannya,” kata Said Iqbal lewat keterangannya, Senin (14/2/2022).

Ditegaskan Said Iqbal, dalam waktu dekat Partai Buruh juga akan ikut melakukan unjuk rasa ke Kantor Kemenaker bersama-sama dengan ribuan buruh untuk mendesak agar Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 segera direvisi.

Ia mengungkapkan tidak ada urgensi apapun terkait dengan terbitnya Permenaker Nomor 2 Tahun 2022. PHK masih tinggi, dunia usaha belum bangkit bahkan salah satu pejabat tinggi WHO memprediksi secara resmi bahwa gelombang Covid-19 berikutnya jauh lebih berbahaya dari varian Omicron. Malah diprediksi jauh lebih berbahaya dari varian Delta. Ini akan memukul lagi ekonomi.[]