Ekonomi

Kementan Pastikan Izin Usaha Pertanian Terus Dipermudah dengan Basis Risiko

izin usaha pada sektor pertanian sudah menggunakan pendekatan risiko


Kementan Pastikan Izin Usaha Pertanian Terus Dipermudah dengan Basis Risiko
Petani memilah bibit padi untuk ditanam di areal persawahan di kawasan Ujung Menteng, Jakarta Timur, Kamis (7/11/2019). Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Maju, Syahrul Yasin Limpo menargetkan dalam 100 hari kerja akan memetakan data pertanian guna menyediakan pangan bagi 367 juta penduduk Indonesia. (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO  Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan), Kasdi Subagyono memastikan bahwa izin usaha pada sektor pertanian sudah menggunakan pendekatan resiko (Risk Based Approach) sebagai tindak lanjut atas terbitnya UU Cipta Kerja, terutama dalam memberi kemudahan layanan selama pandemi Covid 19.

"Kementan secara konsisten terus meningkatkan kemudahan berusaha dengan cara deregulasi peraturan seperti infrastruktur, aplikasi dan penyederhanaan waktu layanan serta komitmen usaha," ujar Kasdi lewat keterangan tertulisnya, Selasa (3/8/2021).

Menurut Kasdi, kemudahan dan percepatan ini merupakan peluang strategis untuk meningkatkan produksi dalam negeri serta membuka akses layanan terhadap para pelaku usaha yang ingin menanamkan modal dan investasi dalam jumlah yang cukup besar.

"Jadi kita tidak saja pada posisi meningkatkan produktivitas, namun juga kita buka akses seluas luasnya kemudahan untuk berusaha. Artinya keinginan investor untuk menanamkan modal lebih besar lagi bisa kita fasilitasi. Apalagi pertanian adalah sektor yang terbukti tangguh," katanya.

Seperti diketahui bersama, UU Cipta Kerja No 11 tahun 2020 telah mengamanatkan mekanisme penetapan jenis Perizinan Berusaha di Indonesia dengan menggunakan Pendekatan Berbasis Risiko sebagai solusi penyederhanaan proses perizinan dengan tetap menggunakan Sistem OSS.

Disisi lain, Kementan menerbitkan Permentan Nomor 15 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan usaha dalam menghindari terjadinya risiko serta memastikan keamanan konsumen pengguna barang/jasa.

"Bahkan secara rutin kami melakukan evaluasi terhadap proses pelayanan yang saat ini berjalan. Kementan juga mengeluarkan Keputusan Menteri Pertanian nomor 759/2020 tentang Tim Reformasi Regulasi Review NSPK Dan Bisnis izin usha serta menetapkan Relaksasi aturan terkait situasi pandemi covid 19," katanya.

Staf Ahli Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kemenko Perekonomian, Lestari Indah mendukung upaya Kementan dalam mempermudah semua layanan dan izin usaha di sektor pertanian.

Menurutnya, kemudian tersebut sudah sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap semua Kementerian agar membuka peluang investasi secara luas.