News

Kemensos Ungkap Ada Kades di Mongondow Jadi Penerima Bansos

Masyarakat Desa Ambang Dua menggelar demonstrasi di kantor desa karena kepala desanya tercantum sebagai penerima bantuan tunai sosial.


Kemensos Ungkap Ada Kades di Mongondow Jadi Penerima Bansos
Menteri Sosial Tri Rismaharini saat rapat kerja dengan Komisi VIII di Nusantara II, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (25/8/2021). (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Ketepatan sasaran penerima bantuan sosial (bansos) masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Proses pemutakhiran data harus terus dilakukan untuk mendapatkan kondisi ril para penerima bansos. Pasalnya, ketidaktepatan sasaran penerima bansos di beberapa daerah justru memicu konflik sosial.

Kasus terbaru terjadi di Desa Ambang Dua, Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow. Masyarakat Desa Ambang Dua menggelar demonstrasi di kantor desa beberapa hari lalu. Mereka memprotes pemerintah desa lantaran nama kepala desa masuk sebagai salah satu penerima bantuan sosial tunai (BST). Gelombang protes berlanjut dengan aksi penyegelan kantor desa dan penempelan spanduk bernada protes di dinding kantor desa.

Jajaran Kementerian Sosial telah mengecek informasi tersebut, dan memastikan nama Kepala Desa Ambang Dua Sangadi memang tercantum sebagai penerima BST. 

"Kini, Kemensos telah mengeluarkan nama yang bersangkutan dari daftar nama penerima," kata Risma dalam siaran persnya dikutip pada Jumat (3/9/2021).

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, pemutakhiran data menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Hal ini termuat pada Pasal 8, 9, dan 10 UU No. 13/2011 yang pada intinya mengamanatkan, pemutakhiran data merupakan proses berjenjang yang ditugaskan kepada pemerintah kabupaten/kota. Pada Pasal 8 misalnya, disebutkan bahwa, verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di kecamatan, kelurahan atau desa.

"Jadi memang Kementerian Sosial tidak melakukan pendataan langsung. Kementerian Sosial tugasnya menetapkan data yang proses pemutakhiran datanya dilakukan oleh daerah. Masalahnya, masih ada pemerintah kabupaten/kota yang kurang atau bahkan tidak aktif melaksanakan pemutakhiran,” kata Mensos. 

Untuk itu, ia mengingatkan kembali pemda dan jajarannya untuk aktif dan mengawal dengan sungguh-sungguh proses pemutakhiran data. Sehingga kebijakan pemerintah menyalurkan jaring pengaman bagi masyarakat miskin benar-benar tepat sasaran. 

"Data kemiskinan itu kan dinamis. Ada yang pindah, meninggal dunia, ada yang mungkin sudah meningkat ekonominya sehingga tidak layak lagi menerima. Ada juga penerima dari kalangan dekat dengan kepala desa. Nah, kasus di Bolmo ini malah kepala desanya sendiri. Maka memang harus dikawal terus,” katanya.[]