Ekonomi

KemenKopUKM Kirim 3 Surat Teguran Hingga Bentuk Tim Khusus dalam Kasus KSP-SB

KemenKopUKM melalui Deputi Bidang Perkoperasian telah mengirim 3 surat, surat pertama teguran kepada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP-SB).


KemenKopUKM Kirim 3 Surat Teguran Hingga Bentuk Tim Khusus dalam Kasus KSP-SB
Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi dalam konferensi pers, Rabu (25/5/2022). (DOK. KEMENKOP UKM)

AKURAT.CO Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) melalui Deputi Bidang Perkoperasian telah mengirim 3 surat, surat pertama teguran kepada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP-SB), untuk mematuhi status 'Dalam Pengawasan Khusus' yang telah diberikan sebelumnya. Bahkan KemenKopUKM juga telah membentuk tim khusus agar segala kewajiban KSP-SB dan KSP-FIM dipenuhi. Mulai dari laporan kegiatan hingga menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Surat Deputi Bidang Perkoperasian Nomor: B-186/D.1/PK.02.00/V/2022 tanggal 21 Mei 2022, hal Surat Teguran terhadap KSP-SB berisikan beberapa poin. Pertama, bahwa hingga saat ini, KSP-SB belum melaksanakan seluruh kewajiban pembayaran sesuai skema perdamaian PKPU yang telah dihomologasi.

Kedua, KSP-SB telah melakukan Nota Kesepahaman dengan KSP-FIM, yang mengandung substansi, antara lain pengalihan kewajiban pembayaran PKPU dari KSP-SB kepada KSP-FIM.

baca juga:

"Poin ketiga, bahwa Nota Kesepahaman tersebut dilakukan tanpa melalui putusan Rapat Anggota, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pada koperasi," ungkap Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi dalam konferensi pers, Rabu (25/5/2022).

Selanjutnya poin keempat, KSP-SB telah menerbitkan surat edaran dan melakukan sosialiasasi kepada para Anggota terkait sebagaimana dimaksud pada poin kedua, telah menimbulkan keresahan pada para anggota.

Poin kelima, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka menetapkan KSP-SB sebagai koperasi Dalam Pengawasan Khusus. Kemudian poin keenam, untuk itu KSP-SB wajib melaporkan segala aktivitas perkoperasian, baik secara kelembagaan, usaha maupun keuangan kepada Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM.

"Terakhir, jika KSP-SB tidak mengindahkan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 6, maka akan dikenakan sanksi lebih berat," warning Zabadi.

Tak cukup sampai di situ, Deputi Bidang Perkoperasian juga melayangkan surat kedua Nomor: B-189/D.1/PK.02.00/V/2022 tanggal 23 Mei 2022, mengenai Nota Kesepahaman KSP-SB dengan KSP-FIM yang berisikan, permintaan secara tegas agar Nota Kesepahaman ditinjau Kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Jika akan diteruskan wajib disampaikan dan disetujui dalam forum Rapat Anggota. 

Deputi Bidang Perkoperasian kembali mengirim surat ketiga Nomor: B-191/D.1/PK.02.00/V/2022 tanggal 24 Mei 2022, terkait Kewajiban Rapat Anggota yang berisikan kewajiban segera melaksanakan Rapat Anggota dengan melibatkan dan menghadirkan seluruh anggota, dan berkoordinasi dengan Tim Pendamping dari Deputi Bidang Perkoperasian untuk setiap tahapan-tahapan Rapat Anggota.

Lihat Sumber Artikel di Warta Ekonomi Disclaimer: Artikel ini adalah kerja sama antara AkuratCo dengan Warta Ekonomi. Hal yang berkaitan dengan tulisan, foto, video, grafis, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab dari Warta Ekonomi.
Sumber: Warta Ekonomi