Ekonomi

Kemenkop Pastikan Kebijakan DNI Tak Akan Matikan UKM dan Koperasi


Kemenkop Pastikan Kebijakan DNI Tak Akan Matikan UKM dan Koperasi
Pedagang merapikan dagangannya di kios Taman Kota Intan, Jalan Cengkeh, kawasan Kota Tua, Jakarta Barat, Jumat (6/10). Pedagang kaki lima (PKL) yang merupakan binaan Sudin Koperasi, UKM dan Perdagangan Jakarta Barat ini sebelumnya berdagang di kawasan Kota Tua. Saat ini mulai ditempatkan di Taman Kota Intan sebagai proses revitalisasi tahap pertama. Taman Kota Intan berjarak sekitar 200 meter dari kawasan Kota Tua. Di area tersebut tersebar 456 kios, yang terdiri atas kios kuliner dan non kuline (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO Kementerian Koperasi dan UKM menegaskan rencana relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) dalam Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 masih akan dibahas oleh Presiden.

Namun dipastikan relaksasi tersebut khususnya yang terkait bidang usaha UKM dan koperasi tidak untuk mematikan daya saing UKM dan koperasi di tanah air.

Hal tersebut disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro Kemenkop dan UKM, R. S. Hanung Harimba Rachman, pada hari Jumat (23/11) di Surabaya. 

"Daftar bidang usaha yang dikeluarkan dari DNI adalah bentuk usulan tim kepada Presiden. Selanjutnya Presiden yang akan mengambil keputusan, tentu akan mendengar usulan dari semua stakeholder," ujar Hanung dalam keterangan resminya.

Ia menjelaskan bahwasanya instrumen perlindungan bagi UKM sudah jelas, ada pembatasan investasi asing di sektor UKM minimal Rp 10 miliar. Hanung juga menekankan tidak semua bidang usaha UKM bisa dimasuki investasi asing, hanya beberapa jenis usaha itupun dengan berbagai pertimbangan. 

Diketahui, ada lima bidang usaha UKM yang masuk daftar relaksasi DNI, yaitu  Industri pengupasan dan pembersihan umbi umbian, Warung internet, Industri percetakan kain, Industri kain rajut khususnya renda dan Perdagangan eceran melalui pemesanan pos dan internet Menurutnya, relaksasi DNI bidang usaha sektor UKM dilandasi berbagai pertimbangan. 

"Beberapa pertimbangan antara lain, ternyata bidang usaha itu tidak cocok untuk UKM, karena investasi yang dibutuhkan jauh lebih besar dari Rp 10 miliar, seperti percetakan kain dan impor masih besar," pungkas Hanung.

Terkait warung internet, Hanung menjelaskan bahwasanya Usaha tersebut akan segera dilepas dari DNI karena saat ini hampir tidak ada lagi investasi di bidang usaha tersebut

Sementara untuk bidang usaha Perdagangan eceran melalui pemesanan pos dan internet, pemerintah akan mewajibkan dengan skema kemitraan.

Untuk itu, Hanung menekankan pemerintah tetap memberi perlindungan bagi UKM apalagi sektor inilah yang memberikan lapangan kerja terbesar di dalam negeri.

"Melalui kebijakan tersebut, pemerintah juga ingin  menaikkan daya saing para pelaku usaha dengan mengurangi perizinan," pungkasnya. []