Ekonomi

Kemenkeu Sesumbar Tahun Depan APBN Tetap Ekspansif, Apa Faktor Pendorongnya?

Kementerian Keuangan memastikan kebijakan fiskal tahun 2022 masih akan tetap ekspansif dengan ruang defisit yang akan tetap besar


Kemenkeu Sesumbar Tahun Depan APBN Tetap Ekspansif, Apa Faktor Pendorongnya?
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati (AKURAT.CO/Denny Iswanto)

AKURAT.CO Kementerian Keuangan mengklaim kebijakan fiskal tahun 2022 masih akan tetap ekspansif dengan ruang defisit yang akan tetap lebih besar, dibandingkan sebelum pandemi Covid-19 atau melebihi ambang batas defisit sebesar 3%.

“Kita melihat bagaimana kebijakan fiskal kita masih akan tetap ekspansif artinya defisitnya akan tetap cukup besar dibandingkan disiplin yg kita punya sebelum pandemi,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio N Kacaribu dalam paparannya pada rapat panja RAPBN 2022 dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (15/6/2021).

Febrio memaparkan realisasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 sebesar 6,13% dan saat ini sebesar 5,7%. Sementara, pemerintah mematok defisit sesuai APBN 2022 dikisaran 4,51-4,58%.

Selain itu, arah kebijakan fiskal pada 2022 untuk counter cyclical mendukung pemulihan ekonomi nasional dan mendorong reformasi struktural untuk mendukung target pembangunan.

Febrio juga menekankan bahwa pengelolaan fiskal dikelola secara prudent dan sustainable dengan melakukan konsolidasi fiskal secara bertahap dan defisit maksimal 3% PDB tahun 2023.

“Harapannya konsolidasi fiskal yang kita cita-citakan dimana defisit kembali maksimal 3% dari PDB di tahun 2023, dan resiko utang terkendali dengan baik dan benar-benar bisa kita capai secara bertahap secara gradual dan secara smooth,” tambahnya.

Sekadar informasi, Managing Director Political Economy & Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan mengatakan kebijakan fiskal negara sangat diskriminatif terhadap kelas ekonomi ke bawah. Ia menuturkan, kelas menengah atas malah menikmati diskon Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) serta penghapusan PPN barang mewah. Di sisi lain, masyarakat kelas menengah bawah diberatkan dengan PPN sembako hingga cukai rokok yang sebenarnya memberatkan masyarakat miskin.

"Kebijakan sangat diskriminatif di sini kebijakan lebih pro masyarakat atas. Tapi untuk ekonomi lemah dimintakan terus menerus, misalnya cukai rokok," ujarnya saat Webinar Narasi Institue, Jumat (11/6/2021).

Menurutnya, pemberlakuan PPN sembako adalah bukti bahwa ekonomi Indonesia di ambang kolaps. Hal ini terlihat dari berbagai kebijakan yang tak lazim seperti kenaikan pajak serta bank sentral yang membiayai defisit di pasar primer, bukti bahwa secara teknis negara bangkrut.

"Pembuktian dari bangkrut itu, pembiayaan defisit itu sudah dilakukan BI dan sekarang ini sekarang ini dari kenaikan pajak," kata Anthony.[]