Ekonomi

Kemenkeu Sebut Baru ada 502 Laporan Penganggaran Belanja Wajib Daerah

Kemenkeu Sebut Baru ada 502 Laporan Penganggaran Belanja Wajib Daerah
Astera Primanto Bhakti sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (Kementerian Keuangan)

AKURAT.CO Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Astera Primanto Bhakti, menyampaikan saat ini pihaknya telah menerima laporan penganggaran belanja wajib dari 502 Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai syarat penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Bagi Hasil (DBH). Akan tetapi, ia menyebut masih ada 40 Pemda yang masih belum memberikan laporannya.

"Ada 40 Pemda yang laporannya belum masuk. Kalau laporan dia sudah masuk, DAU baru bisa dibayarkan," kata Primanto, dalam media briefing di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (20/9/2022).

Adapun, di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134 tahun 2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, laporan tersebut diharapkan diterima sebelum 15 September 2022, sebagai syarat penyaluran DAU bulan selanjutnya.

baca juga:

Di dalam PMK tersebut juga dijelaskan sebanyak 2% dari Dana Transfer Umum (DTU) Oktober sampai Desember 2022 wajib digunakan oleh Pemda untuk menambah anggaran perlindungan sosial.

"Dua persen itu sebetulnya batas bawah. Tapi kalau Daerah mengalokasikan lebih dari itu, justru itu yang diharapkan," ujarnya.

Lebih lanjut, untuk mengurangi dampak inflasi, Primanto menyebut Pemda memiliki dua pos dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yakni pos bantuan sosial (bansos) dan pos anggaran tak terduga.