Ekonomi

Kemenkes Diminta Prioritaskan Penanganan Covid-19 dan Vaksinasi Ketimbang Regulasi Kesehatan Lainnya

DPR RI meminta Kemenkes untuk memprioritaskan penanganan pandemi Covid-19 dan proses vaksinasi ketimbang regulasi kesehatan lainnya.


Kemenkes Diminta Prioritaskan Penanganan Covid-19 dan Vaksinasi Ketimbang Regulasi Kesehatan Lainnya
Seorang dokter memperlihatkan kartu vaksin COVID-19 setelah mengikuti vaksinasi di Puskesmas Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis (28/1/2021). (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan untuk memprioritaskan penanganan pandemi Covid-19 dan proses vaksinasi ketimbang regulasi kesehatan lainnya. 

Seperti diketahui, Kementerian Kesehatan memiliki banyak fokus sebelum pandemi Covid-19 antara lain tingginya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi (AKI/AKB), pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, pengendalian rokok melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109/2012, hingga Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan Tata Kelola Sistem Kesehatan. Hal-hal tersebut dinilai penting, namun harus ditinjau ulang prioritasnya karena Covid-19 selama lebih dari satu tahun telah memberikan dampak luar biasa yang menekan seluruh lapisan masyarakat. 

Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menjelaskan, penanganan Covid-19 dan distribusi vaksin memerlukan konsentrasi penuh dari pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan. Ia pun mengaku, permasalahan Covid-19 dan vaksinasi menjadi agenda utama komisi kesehatan di DPR. 

Anggota Komisi Kesehatan lainnya, Putih Sari dan Yahya Zaini juga menegaskan pemerintah perlu memastikan distribusi yang tepat sasaran untuk mendukung program vaksinasi Covid-19. Menurut Putih, kesiapan program vaksinasi merupakan langkah penting. 

"Bagaimana ukuran pendataannya? Harus jelas mulai dari kebutuhan vaksin, sumber daya manusia, dan tidak kalah penting cara distribusinya sehingga tepat sasaran dan terencana," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (11/5/2021).

Terkait distribusi vaksin, temuan di lapangan menunjukkan masih terdapat penggunaan alat penunjang di bawah standar sesuai ketetapan Badan Kesehatan Dunia. Oleh karenanya, pemerintah perlu kerja ekstra keras guna memastikan proses distribusi vaksin berjalan baik dan penanganan pandemi berjalan optimal. 

Yahya Zaini juga mengingatkan, pemerintah perlu berkonsentrasi untuk memastikan distribusi berjalan baik dan tidak menurunkan kualitas vaksin. Politisi Partai Golkar ini menegaskan, DPR terus melakukan pengawasan distribusi vaksin agar aman digunakan masyarakat. 

"Inilah yang harus terus diawasi. Jangan sampai sia-sia vaksinnya. Pemerintah harus menjamin kualitas vaksin yang ada, dari sejak produksi, distribusi, hingga digunakan ke masyarakat, itu semua aman dan efektif," pungkas Yahya.

Sejauh ini sebanyak lebih dari 1,7 juta penduduk Indonesia terpapar Covid-19. Menjelang libur Lebaran, pemerintah menerapkan larangan mudik untuk mencegah penyebaran virus corona karena belajar dari situasi sebelumnya jumlah kasus penderita tang terpapar Covid-19 selalu naik usai libur panjang.

Kurniasih menekankan, DPR bersama dengan Kementerian Kesehatan bekerja sama mempercepat penanganan pandemi. 

“Saat ini agenda kita masih Covid-19 dan vaksin belum ada lagi pembahasan tentang fokus dan prioritas regulasi Kesehatan yang lain seperti kampanye hidup sehat tanpa rokok atau pelarangan iklan rokok,” tegas Kurniasih kepada media, Senin (10/5/2021).

Ia menambahkan Covid-19 merupakan agenda terpenting karena menyangkut keselamatan 271 juta rakyat Indonesia. []

Denny Iswanto

https://akurat.co