News

Kemendikbud: Permen PPKS Tidak Dibuat Untuk Melegalkan Zina 

Salah satu faktor lahirnya PPKS adalah masuknya keluhan dari berbagai organisasi dan perwakilan mahasiswa terkaitnya kejadian kekerasan seksual


Kemendikbud: Permen PPKS Tidak Dibuat Untuk Melegalkan Zina 
Ilustrasi (AKURAT.CO/Ryan)

AKURAT.CO, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Nizam menegaskan bahwa Peraturan Menteri Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual (PPKS) tidak dibuat untuk melegalkan zina sebagaimana yang dituduhkan oleh beberapa pihak. 

Nizam mengatakan bahwa permen PPKS dibuat untuk pencegahan bukan pelegalan.

"Tidak ada satu kata pun dalam Permen PPKS ini yang menunjukkan bahwa Kemendikbud memperbolehkan perzinaan. Tajuk di awal Permendikbudristek adalah pencegahan bukan pelegalan," kata Nizam dalam keterangan tertulis, Senin (8/11/2021). 

Nizam juga mengatakan bahwa Permen PPKS adalah untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelaku kekerasan seksual.

"Definisi dan pengaturan yang diatur dalam permen ini khudus untuk mencegah dan mengatasi kekerasan seksual," katanya. 

Ia juga menceritakan bahwa salah satu faktor lahirnya PPKS adalah masuknya keluhan dari berbagai organisasi dan perwakilan mahasiswa terkaitnya kejadian kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus.

"Kebanyakan dari mereka(mahasiswa) melapor dan kejadian kekerasan sek kekerasan seksual menimbulkan trauma bagi korban. Hal ini menggambarkan betapa mendesaknya peraturan ini dikeluarkan," tegas Nizam.

Dijelaksan bahwa kehadiran permendikbud ristek PPKS merupakan jawaban atas kebutuhan perlindungan dari kebutuhan perlindungan dari kekerasan seksual di perguruan tinggi yang disampaikan oleh mahasiswa, tenaga pendidik, dosen, guru besar, dan pimpinan perguruan tinggi yang disampaikan melalui berbagai kegiatan. 

Nizam juga menekakankan bahwa permendikbud PPKS ini merupakan upaya untuk menjalankan fungsintri darme perguruan tinggi dan melindungi civitas akademika untuk berkegiatan dengan aman dan optimal tanpa adanya kekerasan seksual. 

Untuk diketahui sebelumnya, Permendikbud Nomor 30 tahun 2021 tentang PPKS telah ditetapkan pada tanggal 31 Agustus 2021. Pasca ditetapkannya, beberapa pihak sempat menentang peraturan tersebut karena dinilai memiliki tendensi untuk melegalkan perzinahan.

Namun demikian, Kemendikbud menampik tudingan tersebut dengan menegaskan urgensi dikeluarkannya peraturan terkait pencegahan dan penangangan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi tersebut. Kemendikbud berharap supaya permendikbud PPKS dapat diimplementasikan secara optimal di lingkungan kampus.