News

Kemendagri Diminta Manut Putusan MK Terkait Penunjukan Pj Kepala Daerah

Kemendagri harus melakukan pemetaan kondisi riil dan memperhatikan kepentingan daerah masing-masing.


Kemendagri Diminta Manut Putusan MK Terkait Penunjukan Pj Kepala Daerah
Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Kebinet Pramono Anung, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat menggelar rapat terbatas bersama dengan sejumlah kepala daerah terkait dengan penanganan banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah pada awal tahun di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020). Adapun kepala daerah yang hadir dalam rapat terbatas tersebut, yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Bar (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Anggota komisi II DPR RI, Guspardi Gaus mengingatkan agar pemerintah khusus Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dapat menjalankan perintah Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pengangkatan pejabat Kepala Daerah.

"Supaya pelayanan publik terus berjalan. Karena Pemilu serentak 2024 secara otomatis berdampak pada kekosongan pemerintahan daerah," kata Guspardi kepada AKURAT.CO, Kamis (12/5/2022).

Guspardi menjelaskan, dalam pertimbangan hukumnya, MK telah memberikan semacam petunjuk atau panduan terkait mekanisme penunjukan Pj kepala daerah. Diantaranya, Kemendagri harus melakukan pemetaan kondisi riil dan memperhatikan kepentingan daerah masing-masing.

baca juga:

"Pj kepala daerah yang ditunjuk juga dapat dievaluasi setiap waktu secara berkala oleh pejabat yang berwenang," terangnya.

Tak hanya itu, lanjut Guspardi, keputusan MK juga melarang anggota TNI/Polri aktif ditunjuk sebagai Pj kepala daerah, kecuali terlebih dahulu bermutasi menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Itupun dengan catatan apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka," ujar politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Dia menyebut, amar putusan MK tersebut mengikat dan harus dilaksanakan secara konsisten. Mengingat gelombang pertama pengisian pejabat kepala daerah sudah mulai pekan ini. Sebagai negara hukum, Kemendagri harus taat asas dan taat hukum apa yang telah ditetapkan dan yang diputuskan oleh MK.

"Putusan MK itu bukan untuk didiskusikan tapi harus dilaksanakan," tegasnya.

Guspardi pun mengingatkan, agar Kemendagri sudah mempersiapkan peraturan teknis menindaklanjuti putusan MK tersebut. Supaya Pj kepala daerah yang ditunjuk dapat bekerja sesuai ketentuan UU dengan menjunjung tinggi profesionalitas dan bersikap netral, objektif dan tidak menjadi mesin kepentingan politik pihak tertentu serta dapat  mengurangi resistensi politik.

Dia menambahkan, Pj kepala daerah harus memiliki kompetensi manajerial pemerintahan yang baik, juga harus dapat bekerja sama dengan DPRD. Sehingga dalam melaksanakan tugasnya sebagai pimpinan daerah sesuai dengan aspirasi daerah serta bekerja dengan tulus untuk rakyat dan kemajuan daerah, sampai adanya kepala daerah definitif berdasarkan hasil pilkada serentak nasional 2024.

Oleh karena itu, menurutnya kepatuhan Kemendagri menjalankan putusan MK itu sangat penting. Jika pemerintah abai dan  melanggar ketentuan dalam putusan MK, kemudian melantik Pj kepala daerah tanpa mematuhi putusan MK, tentu akan terjadi cacat hukum dalam proses penunjukan itu.

"Dan dikhawatirkan hal ini akan menjadi preseden buruk dan akan menjadi contoh tidak baik. Komisi II akan selalu mengawasi kinerja dari para Pj Kepala Daerah yang ditunjuk oleh Mendagri dapat menjalankan kewajibannya sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi)," pungkasnya.[]