Ekonomi

Kemendag Terus Berupaya Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pokok

Kemendag Terus Berupaya Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pokok
Aktifitas Pedagang bumbu makanan menunggu pembeli di Pasar Jaya Cibubur, Jakarta, Rabu (4/4). Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan kenaikan harga dalam kelompok bahan makanan terjadi pada komoditas cabai merah (0,07 persen), bawang merah dan bawang putih (masing-masing 0,04 persen), cabai rawit (0,02 persen), dan beberapa jenis sayuran lain (0,01 persen) (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah melakukan berbagai upaya menjaga stabilitas harga bahan pokok (bapok) selama dua pekan terkahir. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya inflasi di Indonesia. 

Plt Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Kasan menerangkan, upaya tersebut di antaranya telah disampaikan Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan saat memberikan arahan dalam rakornas kepala daerah dan Forkopimda 2023. 

"Seperti keberhasilan kolaborasi menjaga inflasi menjelang puasa dan lebaran 2023," kata Kasan dalam keterangannya, Selasa (24/1/2023).

baca juga:

Kemendag, kata Kasan, juga rutin memantauan harga dan ketersediaan pasokan langsung di pasar. 

Kemendag juga terus mengoptimalkan program yang mendukung pengendalian inflasi seperti gerai maritim (tol laut atau jembatan udara) dan sistem resi gudang bersama dengan pemerintah daerah. 

"Pak Menteri Perdagangan juga melakukan pemantauan ketersediaan dan stabilitas harga yang ada di seluruh Indonesia, " ucapnya.

Kasan mengungkapkan, pihaknya juga melakukan rapat kerja pemantauan bahan pokok tahun 2023 bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pusat Statistik (BPS). 

Ia menerangkan, rapat kerja tersebut dihadiri pula oleh kepala dinas perdagangan provinsi dan kabupaten/kota se Indonesia dengan total 640 peserta yang dilakukan secara virtual. 

Menurutnya, kegiatan pemantauan barang kebutuhan pokok merupakan instrumen penting pengendalian inflasi nasional dan daerah. Pemerintah daerah perlu menyelenggarakan kegiatan pemantauan dengan sistematis termasuk menyiapkan kebutuhan anggaran kegiatan yang diperlukan. 

"Per 16 Januari 2022 telah dilakukan migrasi SP2KP V2 yang lebih integratif sesuai kebutuhan kalaubrasi berbagi pakai data dengan Kementerian lembaga dan pemerintah terkait," ujarnya. []