News

Kemenag Tegaskan Keputusan Pemkot Serang Larang Warung Makan Buka Siang Hari Langgar HAM

Kementerian Agama mengkritik kebijakan Pemerintah Kota Serang, Banten soal larangan membuka rumah makan.


Kemenag Tegaskan Keputusan Pemkot Serang Larang Warung Makan Buka Siang Hari Langgar HAM
(Dok) ilustrasi: Warteg di wilayah, Ciledug Jakarta Selatan, Jumat (20/10) (AKURAT.CO/Wayan Adhi Mahardhika )

AKURAT.CO, Kementerian Agama mengkritik kebijakan Pemerintah Kota Serang, Banten soal larangan membuka rumah makan, restoran, warung nasi dan kafe di siang hari selama Ramadan 1442 Hijriah.

Juru Bicara Kementerian Agama Abdul Rochman menilai kebijakan itu berlebihan. Sebab, kebijakan itu berarti membatasi akses sosial masyarakat dalam bekerja atau berusaha. Apalagi keberadaan rumah makan di siang hari juga dibutuhkan bagi umat yang tidak berkewajiban menjalankan puasa.

“Kebijakan ini tidak sesuai dengan prinsip moderasi dalam mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, dan cenderung berlebih-lebihan,” katanya dalam keterangannya, Jumat (16/4/2021).

Menurut dia, keputusan Pemkot Serang tersebut beraroma diskriminatif dan melanggar hak asasi manusia (HAM). Terutama bagi orang atau umat yang tidak berkewajiban menjalankan puasa Ramadan, aktivitas pekerjaan jual beli, dan berusaha.

Dia mengatakan, secara hukum, kebijakan tersebut juga bertentangan dengan peraturan di atasnya. Yaitu, bertentangan dengan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

“Saya harap ini bisa ditinjau ulang," kata Stafsus Menag itu.

Dia mengatakan, semua pihak harus bisa mengedepankan sikap saling menghormati. Bagi mereka yang tidak berpuasa, diharapkan juga bisa menghormati yang sedang menjalankan ibadah puasa. Sebaliknya, mereka yang berpuasa agar bisa menahan diri dan tetap bersabar dalam menjalani ibadah puasanya.

Seperti diketahui, Pemerintah Kota Serang, Banten, melarang restoran, rumah makan, warung nasi, dan kafe berjualan pada siang hari selama bulan Ramadan. Hal ini tertuang dalam Himbauan Bersama Nomor 451.13/335-Kesra/2021. Kebijakan kontroversial ini menimbulkan protes masyarakat karena dianggap melanggar hak asasi manusia.[]

Arief Munandar

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu