News

Kemenag Perlu Maksimalkan Penambahan Kuota PPPK Untuk Guru Agama

Kemenag Perlu Maksimalkan Penambahan Kuota PPPK Untuk Guru Agama


Kemenag Perlu Maksimalkan Penambahan Kuota PPPK Untuk Guru Agama
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf (DPR RI)

AKURAT.CO, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf, atau biasa disapa Ustaz Bukhori Yusuf (UBY), mendorong Kementerian Agama untuk memaksimalkan penambahan kuota guru agama dalam rekrutmen PPPK yang akan diselenggarakan tahun ini. 

Sebelumnya, Kementerian Agama telah memperoleh jatah kuota sebanyak 27.303 dari total 1 juta formasi guru PPPK yang disediakan oleh pemerintah. 

“Pada 29 Maret 2021 lalu, dalam rapat Komisi X DPR dengan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) didapat informasi bahwa dari total 1 formasi guru, kuota yang sampai saat ini terisi ternyata baru 523.120. Artinya, masih tersisa kuota kosong yang cukup besar,” ungkap Bukhori, Minggu (11/4/2021). 

Lebih lanjut, Anggota Baleg ini mendesak supaya Menteri Agama bisa mengisi kuota yang masih tersisa banyak tersebut sesuai dengan total jumlah guru agama honorer. 

Dia mengatakan, Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) mencatat, jumlah guru honorer untuk semua agama sebanyak 127 ribu. Jumlah ini adalah mereka yang tercatat telah mengabdi lebih dari 10 tahun. 

“Semestinya Kementerian Agama tidak hanya mengambil 27 ribu. Jika perlu, semua guru agama honorer, khususnya yang telah lama mengabdi, semuanya dimasukan. Karena itu PKS mendorong Menteri Agama supaya tidak cukup dengan itu supaya guru agama juga memiliki hak yang sama dengan guru lainnya,” paparnya. 

Selain itu, Ketua DPP PKS ini juga menyoroti isu kenaikan biaya haji pada tahun 2021. Ia memahami bahwa situasi pandemi akan membawa biaya konsekuensi jika penyelenggaraan haji jadi terlaksana pada tahun ini. Kendati begitu, ia berharap supaya biaya haji sedapat mungkin ditekan supaya tidak memberatkan calon jemaah haji. 

“Jika memang terpaksa ada kenaikan, perlu ada alasan rasional maupun solusi dari pemerintah sehingga tidak memberatkan masyarakat,” imbuhnya. 

Masih dalam kesempatan yang sama, Bukhori juga menyesalkan upaya diplomasi pemerintah Indonesia yang dinilai masih lemah dalam melobi pemerintah Arab Saudi untuk peroleh kepastian haji di tahun ini. Padahal, lanjutnya, pemerintah Indonesia memiliki posisi tawar lebih terhadap pemerintah Arab Saudi terkait persoalan haji. 

“Arab Saudi lebih butuh Indonesia dalam hal haji, mengingat negara kita adalah penyumbang jumlah jemaah haji terbesar di dunia,” ungkapnya. 

Untuk diketahui, pada 23 April 2019, Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin mengatakan total jemaah haji Indonesia pada musim haji 2019/1440 Hijriah silam menjadi yang terbesar di dunia, yakni sebesar 231 ribu orang. 

Tidak hanya itu, dengan jumlah sebesar itu, pemerintah Arab Saudi bahkan menjadikan jemaah haji Indonesia sebagai pilot project dalam setiap penerapan kebijakan baru terkait haji di Arab Saudi, salah satunya penerapan regulasi sistem haji elektronik (e-Hajj) pada 2014 silam. 

Oleh karena itu, Bukhori mendorong pemerintah Indonesia untuk bisa mengambil peran lebih dalam mendesain taklimat haji sesuai dengan kemampuan dan situasi di negara masing-masing. 

Kontribusi ini menurutnya akan menguatkan kedudukan Indonesia dalam kancah politik global. Pasalnya, penyelenggaraan haji sejatinya tidak hanya mejadi domain pemerintah Arab Saudi semata, tetapi juga membutuhkan kontribusi masyarakat dunia. 

“Saya optimis, dengan mengambil peran yang lebih strategis ini akan membawa Indonesia lebih bermartabat di mata dunia," pungkasnya.[]

Bayu Primanda

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu