AKURAT.CO Kampanye Kemenag Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam Wajib Sertifikasi Halal 2024 yang digelar di 1000 titik se-Indonesia, berjalan sukses dan lancar.
M. Aqil Irham selaku kepada BPJPH mengapresiasi kepada pihak bersangkutan dalam kampanye yang berlangsung serentak pada 18 Maret 2023. “Terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam Kampanye Wajib Sertifikasi Halal yang dilaksanakan di 1.116 titik di seluruh Indonesia. Terutama kepada seluruh Satgas Halal Provinsi," ujar Aqil, di Makassar, pada hari Minggu (19/3/2023).
Aqil Hadir di Workshop Jaminan Produk Halal di Makassar sebagai narasumber. Tak kurang dari 100 pemangku kepentingan usaha mikro dan kecil (UMK). Kemenag Sulsel dan Komisi VIII DPR RI juga turut hadir dalam kerja sama BPJPH.
baca juga:
Aqil juga mengatakan ke pelaku usaha yang hadir terkait proses produk halal yang ada di sulawesi selatan. “Ada 1.874 pendamping PPH yang sebagian besar dari penyuluh agama islam dan guru madrasah yang akan mendampingi Bapak/Ibu mendaftar sertifikasi halal,” tambahnya.
Khaeroni selaku Kepala Kanwil Kemenag Sulawesi Selatan, mengungkapkan bahwa workshop ini merupakan tindak lanjut dari kampanye sekaligus salah satu upaya percepatan pencapaian sertifikasi halal. Khoeroni juga mengatakan Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Selatan telah menyelenggarakan kampanye wajib sertifikasi halal pada tahun 2024 di 48 titik yang sangat diminati masyarakat untuk mengajukan sertifikasi halal.
Sama dengan Aqil, Ashabul Kahfi, Presiden Komisi VIII DPR RI, mengatakan sumber daya yang tersedia di Kemenag sangat besar. “Sumber daya yang ada di Kemenag sangat besar dan berpotensi dalam mendukung dan membantu pendampingan kepada pelaku UMK dalam mendaftarkan sertifikasi halal,” terangnya.
Pada tahun ini BPJPH membuka 1 juta kuota Sertifikasi Halal Gratis yang diberikan kepada warga khususnya para pelaku UMK. Pendaftaran dilakukan secara online melalui aplikasi PUSAKA Superapps Kementerian Agama atau melalui aplikasi SIHALAL denganakses ke ptsp.halal.go.id. [] (FDR)
