News

Kembalinya Partai Masyumi, Mahfud MD: Tentu Saja Boleh, Itu Bukan Partai Terlarang

Partai Masyumi yang sempat dibubarkan di era Soekarno telah kembali.


Kembalinya Partai Masyumi, Mahfud MD: Tentu Saja Boleh, Itu Bukan Partai Terlarang
Menkopolhukam Mahfud MD saat memberikan laporan kepada Presiden Joko Widodo dan para peserta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) 2020 di Istana Negara, Kamis (6/2/2020). Rakornas Karthula 2020 ini mendengarkan laporan Menkopolhukam mengenai penanganan kebakaran hutan tahun 2019. Dalam rakornas tersebut juga dihadiri gubernur para bupati, Danrem, Dandim, Kapolda, Kapolres hingga Kepala BPBD dari berbagai daerah. (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menanggapi soal kembalinya Partai Masyumi yang dulu pernah dibubarkan di zaman Presiden Soekarno.

"Ada yang mendeklarasikan pendirian Partai Masyumi. Apa boleh? Tentu saja boleh sebab dulu Masyumi bukan partai terlarang melainkan partai yang diminta bubar oleh Bung Karno," kata Mahfud dalam twitternya @mohmahfudmd, yang dikutip AKURAT.CO, Senin (9/11/2020).

Mahfud MD juga menyebut jika Partai Masyumi berbeda dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dinyatakan sebagai partai terlarang.

"Beda dengan PKI yang jelas-jelas dinyatakan sebagai partai terlarang. Bagi Masyumi, yang penting memenuhi syarat dan verifikasi faktual," kata Mahfud MD.

Kemudian, Mahfud menceritakan sejarahnya pada zaman Bung Karno. Jika pada tahun 1960 Bung Karno mengeluarkan Penetapan Presiden (PNPS) agar Masyumi dan PSI bubar.

"Masyumi dan PSI menolak bubar karena tokoh-tokoh yang dituding terlibat PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) sudah lama tak di partai. Atas permintaan Presiden, Ketua MA Wirjono Prodjodikoro mengeluarkan fatwa: Masyumi dan PSI membubarkan diri sesuai PNPS," kata dia.

Tapi, kata Mahfud MD, setelah 6 tahun kemudian Bung Karno lengser dan Ketua Mahkamah Agung periode 1952-1966 Wirjono Prodjodikoro mengeluarkan petisi bahwa perintah pembubaran Masyumi dan PSI oleh Presiden itu bertentangan dengan Konstitusi. "Meski banget, jika nanti ada Masyumi lagi tentu tak ada kaitan organisatoris dengan Masyumi yang dulu," ujarnya.

Sebagaimana diinformasikan, awal pertama didirikan Partai Masyumi itu pada tahun 1945, kemudian partai ini kembali dideklarasikan pada Sabtu 7 November 2020.

"Kami yang bertanda tangan di bawah ini, mendeklarasikan kembali aktifnya Partai Politik Islam Indonesia yang dinamakan Masyumi," kata Tokoh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Cholil Ridwan dalam secara virtual.