News

Keluarga Dihina di Twitter, Erdogan Akan Perketat Media Sosial


Keluarga Dihina di Twitter, Erdogan Akan Perketat Media Sosial
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan kembali dukungannya untuk Palestina saat berpidato Hari Raya Idulfitri untuk kaum Muslim Amerika Serikat (Anadolu Agency)

AKURAT.CO, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bersumpah untuk memperketat kontrol negara terhadap media sosial menyusul penghinaan terhadap putri dan menantunya saat mereka mengumumkan kelahiran anak keempat mereka di Twitter.

Menteri Keuangan Berat Albayrak, yang menikah dengan putri Erdogan, Esra, pada hari Selasa mengumumkan kelahiran anak keempat mereka, Hamza Salih, di Twitter. Kabar gembira itu kemudian dikomentari oleh warganet dengan penghinaan di mana ia mempertanyakan ayah dari bayi tersebut.

Erdogan mengatakan penyelidikan sedang dilakukan terhadap mereka yang "menyerang" keluarganya dengan menghina bayi yang baru lahir. Erdogan juga menyalahkan perusahaan media sosial yang dianggapnya menutup mata atas pelanggaran yang terjadi di Turki.

baca juga:

"Kami mengalami serangan serupa di masa lalu. Kurangnya pemantauan pada platform ini memiliki peran dalam munculnya perilaku amoral semacam ini," katanya, dilansir dari laman Aljazeera, Kamis (2/7).

"Platform ini tidak sesuai dengan negara ini. Kami ingin platform ini dilarang, dikendalikan." tambahnya.

Menteri Dalam Negeri Suleyman Soylu mengatakan sejumlah pengguna media sosial telah ditahan semalam karena dituduh mengunggah tweet yang menghina. Banyak orang Turki mendukung keluarga presiden dan mengutuk penghinaan, termasuk politisi oposisi.

Berbicara kepada para pemimpin provinsi dari partainya melalui panggilan konferensi pada hari Rabu, Erdogan bakal membuat aturan baru pada akhir tahun ini untuk secara ketat mengatur media sosial.

"Apakah Anda mengerti mengapa kami menentang media sosial seperti YouTube, Twitter dan Netflix? Untuk memberantas amoralitas seperti itu," kata Erdogan kepada anggota Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP).

Dia mengatakan pemerintahnya bertekad untuk memperkenalkan undang-undang yang akan memaksa perusahaan media sosial untuk mendirikan perwakilan hukum di Turki. Bila hal itu diwujudkan, artinya mereka dapat dimintai pertanggungjawaban finansial dan dipaksa untuk menanggapi keputusan pengadilan Turki.[]