News

Kelebihan Bayar Peralatan Damkar Rp6,5 Miliar, Anies Dicurigai Banyak Lakukan Kesalahan Transaksi 

Hasil audit BPK DKI Jakarta yang menyebut Anies salah bertransaksi ketika pengadaan peralatan pemadam pada 2019 lalu


Kelebihan Bayar Peralatan Damkar Rp6,5 Miliar, Anies Dicurigai Banyak Lakukan Kesalahan Transaksi 
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat mendatangi Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (17/11/2020). (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono curiga Anies Baswedan banyak melakukan kesalahan transaksi pengadaan berbagai barang di Ibu Kota selama menjabat Gubernur DKI.

Hal ini disampaikan Gembong setelah mengetahui hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) DKI Jakarta yang menyebut Anies Baswedan salah bertransaksi ketika pengadaan peralatan pemadam kebakaran (Damkar) pada 2019 lalu. Pemprov DKI disebut kelebihan membayar peralatan tersebut dengan selisih mencapai Rp6,5 miliar.

"Jangan-jangan hanya itu yang ketahuan," kata Gembong ketika dikonfirmasi Kamis (15/4/2021).

Kecurigaan Gembong bukan tak beralasan. Dia mengatakan, selama masa kepemimpinan Anies Baswedan, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di DKI Jakarta memang tidak punya perencanaan yang baik. Hal ini kata dia sangat berpotensi terjadi kesalahan transaksi dalam pengadaan barang ataupun jasa.

"Setiap SKPD kekurangan perencanaan. Itu merata di semua SKPD," tegasnya.

Gembong menjelaskan, jika Anies Baswedan dan jajarannya menggodok perencanaan yang baik, maka kesalahan fatal seperti kelebihan duit pembayaran pengadaan barang ini tidak akan terjadi. Gembong mentyayangkan peristiwa ini, Anies Baswedan dan jajarannya dinilai terlalu teledor.

"Apapun alasannya itu soal perencanaan yang tidak baik kunci untuk melakukan proses pembangunan dengan benar maka kunci utamanya adalah perencanaan. perencanaan yang baik Insya Allah akan mempengaruhi pelaksanaan yang baik," katanya lagi.

Keganjilan dalam pembayaran alat-alat pemadam kebakaran diketahui dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta tahun 2019. Dalam laporannya, BPK menyebut Gubernur Anies Baswedan dan jajarannya membayar lebih peralatan itu dengan selisih mencapai Rp6,5 miliar.

Pertama adalah pembelian unit submersible yang memiliki harga Rp9 miliar dan nilai kontrak Rp9,7 miliar. Maka ada pembayaran dengan selisih Rp761 juta. 

Erizky Bagus

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu