News

Kekeh Hukum Mati Koruptor, Jaksa Agung Dinilai Langgar Deklarasi Universal HAM

Amnesty International Indonesia menyatakan menolak rencana Jaksa Agung ST Burhanuddin soal penerapan hukuman mati untuk segala kasus tanpa terkecuali.


Kekeh Hukum Mati Koruptor, Jaksa Agung Dinilai Langgar Deklarasi Universal HAM
Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menggandeng para pemuka agama untuk mengantisipasi dilancarkannya politik identitas pada perhelatan Pilkada Serentak 2018 mendatang (AKURAT.CO/ Yohanes Antonius)

AKURAT.CO, Amnesty International Indonesia menyatakan menolak rencana Jaksa Agung ST Burhanuddin soal penerapan hukuman mati untuk segala kasus tanpa terkecuali. Mereka menilai hukuman mati merupakan pelanggaran hak untuk hidup sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

"Terlepas dari siapa yang dituduh melakukan kejahatan, sifat kejahatan, bersalah atau tidak bersalah, ataupun metode eksekusi yang digunakan," ujar Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (4/12/2021).

Berdasarkan penelitian yang ada telah menunjukkan bahwa yang efektif untuk mengurangi tindakan kriminal adalah kepastian hukum, bukan tingkat beratnya hukuman tersebut.

"Hukuman mati tidak terbukti menimbulkan efek jera," lanjutnya.

Selain itu, Usman menyebut bahwa negara-negara yang tingkat korupsinya paling rendah berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi TII seperti Selandia Baru, Denmark, dan Finlandia tidak menerapkan hukuman mati untuk koruptor.

Negara-negara yang menerapkan hukuman mati untuk koruptor, lanjutnya, seperti China, Korea Utara, dan Iraq malah memiliki tingkat korupsi yang jauh lebih tinggi, beberapa di antaranya bahkan lebih tinggi daripada Indonesia.

"Karena itu, jika ingin menimbulkan efek jera dan memberantas korupsi, seharusnya Jaksa Agung dan aparat penegak hukum lainnya fokus untuk memastikan bahwa semua pelaku korupsi bisa dibawa ke pengadilan, bukan bermain retorika soal hukuman mati," ujarnya.

Usman pun berpendapat ada keanehan jika pemerintah yang membiarkan KPK dilemahkan dengan pemberhentian 57 pegawai yang terbukti berprestasi dan berintegritas, malah mendukung pertimbangan hukuman mati yang diwacanakan Kejaksaan Agung.

Karena menurutnya, hukuman mati sudah terbukti tidak efektif sebagai solusi pemberantasan korupsi.